Camat Harus Mampu Terjemahkan Kebijakan Kepala Daerah

Mendagri Tito Karnavian pada Webinar Nasional “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020, Rabu (23/9/2020) di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta
Mendagri Tito Karnavian pada Webinar Nasional “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020, Rabu (23/9/2020) di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta

JAKARTA, balipuspanews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta camat di seluruh Indonesia harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari kepala daerah agar paralel dengan sistem administrasi pemerintahan dan sesuai dengan norma, prosedur, standar, kriteria yang berlaku di Indonesia.

“Dalam konteks inilah Camat menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para Bupati/Walikota dan meneruskannya kepada jajaran di kecamatan termasuk desa-desa,” pesan Mendagri pada Webinar Nasional “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020, Rabu (23/9/2020), di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Webinar dilakukan dalam rangka Sinergitas Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan.

Camat, menurut Mendagri harus menjadi jembatan antara para Bupati dengan Kepala Desa. Karena Kepala Desa juga merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Apalagi camat merupakan orang yang berpengalaman dan memahami betul dinamika di masyarakat.

“Camat mesti menjadi linking pin atau jembatan, agar pembuatan kebijakan yang dibuat oleh para Bupati/Walikota sesuai dengan situasi lapangan,” kata Mendagri.

Oleh karena itu, camat harus memahami sistem administrasi pemerintahan dan aturan hukum lainnya, seperti keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Karena camat memiliki tugas dalam memberikan pencerahan, dan meningkatkan kapasitas, serta kemampuan kepala desa.

Untuk itu, camat harus memahami tentang seluruh regulasi aturan-aturan tersebut sebelum memberikan arahan kepada para kepala desa.

“Agar mereka yang dipilih oleh rakyat ini mereka memahami membuat kebijakan yang sejalan dengan seluruh aturan, regulasi, norma-norma, prosedur standar-standar pemerintahan, serta semua kriteria-kriteria yang ada. Sehingga peran Camat menjadi sangat penting sebagai ujung tombak,” ujarnya.

Pada bagian lain arahannya, Mendagri meminta camat ikut berperan dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Camat bisa ikut berkontribusi menyadarkan masyarakat, untuk taat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Pemahaman ini saya kira penting bagi kita semua karena rekan-rekan Camat adalah pengambil kebijakan dan juga pelaksana kebijakan di lapangan serta di kecamatannya masing-masing,” tegas Mendagri.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan