JAKARTA, balipuspanews.com – Salah satu faktor penghambat tampilnya generasi muda menjadi Presiden/Wakil Presiden adalah keengganan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) “berumur” atau dari generasi tua untuk menahan diri maju dalam Pemilihan Presiden/Wapres (Pilpres).
Karena faktor tersebut, muncul usulan perlunya batas maksimum usia bagi capres/cawapres agar memberi kesempatan anak muda tampil sebagai pemimpin.
Sedangkan pembatasan usia Capres/Cawapres saat ini hanya untuk batas minimum saja yaitu harus berusia minimal 40 tahun seperti tertuang dalam salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Anggota MPR/DPR RI Hillary Brigitta Lasut menegaskan ketidaksetujuannya bila ada penerapan batas usia maksimal Capres. Sebab, hal itu tidak relevan dibandingkan mengubah batas usia minimum Capres.
“Kalau dibatasi batas usia maksimum saja, maka generasi muda yang akan berlaga dalam Pilpres tidak harus bersaing dan menunjukkan kapasitasnya untuk dianggap setara dan layak dengan Capres tua. Dalam memimpin, saya berpandangan tidak harus mencari yang muda,” ucap Hillary Brigitta Lasut dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Menanamkan Karakter Kepahlawanan pada Generasi Muda di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Menurutnya, kapasitas dan kemampuan generasi muda harus sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Oleh karena itu, ia mengatakan anak muda tidak perlu diberikan keistimewaan khusus dengan “karpet merah”.
Brigitta menilai kualitas anak muda dengan orang tua jelas berbeda. Dimana generasi yang lebih tua menang pengalaman dan jaringan. Sebaliknya, generasi muda punya ide dan gagasan serta menawarkan masa depan.
“Sehingga, apa yang dimiliki oleh anak muda dan orang tua tidak bisa dibandingkan. Saya yakin, anak muda Indonesia tidak memerlukan karpet merah untuk bersaing dengan orang tua,” tegas anggota MPR/DPR termuda itu.
Pembicara lainnya, Wakil Ketua MPR RI Sjariefuddin Hasan (Syarief Hasan) mengusulkan syarat ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) rendah bahkan nol persen bagi Capres/Cawapres bisa menjadi solusi tampilnya anak muda dalam kancah pesta demokrasi di tingkat nasional seperti Pilpres.
“Soal pemilihan umum mendatang, kepastian kapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif belum diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, lebih baik jika PT 0 persen saja,” tegas Syarief Hasan.
Sehingga akan membuka peluang bagi semua orang yang akan maju sebagai presiden. Rakyat dapat diberikan banyak alternatif memilih calon pemimpinnya termasuk generasi muda. Ia tidak setuju apabila rakyat hanya disuguhi dua pilihan pasangan calon.
“Kasih kesempatan pada rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka harapkan. Bahwa kemudian menjadi dua putaran dengan biaya yang tinggi, hal itu menjadi konsekuensi demokrasi agar Indonesia mendapatkan pemimpin terbaik,” ujarnya.
Syarief Hasan menegaskan sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang PT 20 persen ataupun 0 persen akan sama saja karena kemungkiannya tetap dua putaran. Karena sama-sama dua putaran, dia menganggap PT 0 persen lebih bagus. Sehingga yang terpilih benar-benar yang terbaik menjadi representasi semua kelompok.
Sedangkan anggota Kelompok DPD MPR RI Jialyka Maharani mengatakan, anak muda jaman sekarang jangan mau kalah dengan anak anak muda di masa lampau. Dimana mereka dengan segala keterbatasan, belum ada teknologi informasi, komunikasi, terpisah pulau dengan pulau lainnya dengan model alat transportasi yang seadanya, tetapi mampu Bersatu.
“Mereka mengesampingkan egonya dan baju politiknya masing-masing untuk bersatu demi Indonesia. Dan mereka memulainya di usia yang sangat muda, sekitar 23,26 tahun. Saat ini, dengan segala kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, seharusnya bisa menunggangi itu untuk bisa berbuat lebih untuk bangsa ini,” kata anggota DPD termuda itu.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
