JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap produsen beras di daerah.
Senator dari Provinsi Bengkulu ini mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya kementerian pertanian Dan Satgas Pangan yang mampu mengungkap modus para mafia dalam kasus beras oplosan. Beras merupakan produk pangan strategis yang dalam proses Produksi dan distribusinya dikendalikan oleh negara.
“Kita memiliki beberapa kementerian dan lembaga juga Perum Bulog yang specific ditugaskan untuk memproduksi dan mendistribusikan komoditas pangan terutama beras. Kita tidak ingin kasus beras oplosan ini mencederai capaian swasembada beras pemerintahan saat ini,” ujar Sultan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Surabaya, pada Jumat (18/7/2025).
Kunker Sultan B. Najamudin dalam rangka meresmikan Kantor Perwakilan DPD RI di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Jumat, 18 Juli 2025.
Pada peresmian itu juga dihadiri lengkap para Wakil Ketua DPD RI yaitu GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorris Raweyai. Anggota DPD dapil Jawa Timur antara lain AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ahmad Nawardi yang juga Ketua Komite IV DPD RI.
Juga hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.
Sultan menambahkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan segera berkoordinasi menertibkan dan mengontrol produsen beras.
“Kami menyarankan agar pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kualitas produk beras. Setiap produsen beras harus diversifikasi mutu dan takarannya secara rutin oleh tim terkait sebelum diedarkan ke pasaran,” tegas Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan berharap agar kasus beras oplosan ini segera diselesaikan agar tidak menyebabkan keraguan masyarakat terhadap semua produk beras yang beredar di pasaran.
“Perlu ada upaya serius Satgas pangan dengan menempatkan dua pengawas pemerintah di setiap pabrik beras swasta. Jangan sampai kasus beras oplosan mempengaruhi proses distribusi dan harga beras di pasaran,” tegas Sultan yang juga mantan aktivis KNPI.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
