Minggu, Mei 19, 2024
BerandaNasionalJakartaDana Alpanhankam Rp 1.760 Triliun, Presiden Harus Diberi Informasi Cukup

Dana Alpanhankam Rp 1.760 Triliun, Presiden Harus Diberi Informasi Cukup

JAKARTA, balipuspanews.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta memberikan informasi cukup kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang jumlahnya mencapai Rp 1.760 triliun.

Di sisi lain, transparansi dan akuntablitas kepada rakyat harus diberikan dari rencana pembelian alutsista dengan besaran nilai uang super jumbo itu.

Penegasan disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga mantan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq dalam diskusi Gelora Talk Show bertema “Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI” di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Untuk diketahui publik dikejutkan dengan bocornya dokumen berisi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpanhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam draft rencana perpres tersebut tertulis kebutuhan anggaran alpahankam hingga tahun 2044 yang jumlahnya mencapai 124,995 miliar dolar AS atau setara Rp 1.760 triliun.

Mahfudz menjelaskan uang sebesar itu dibayar dengan melalui pinjaman alias utang. Dengan demikian, beban negara akan semakin berat, lebih khusus rakyat.

BACA :  Pengamanan KTT WWF, Polsek Kuta Selatan Gencarkan Patroli Rutin

“Dengan kebijakan PPn naik, ditambah bayar utang dari sesuatu yang tidak kita ketahui untuk apa dan bagaimana caranya, saya kira akan menjadi persoalan. Dan tanggungan akhirnya ada di presiden. Karena muaranya ada pada kepala Kepala Negara. Jadi presiden harus dibekali informasi lengkap tentang hal ini,” pesan Mahfudz.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, untuk menjadi Indonesia sebagai negara 5 besar di dunia maka Indonesia membutuhkan roadmap dan reformasi sistem pertahanan, serta  modernisasi alutsista. Hal ini akan menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora sebagai bentuk partispasi dalam politik.

“Agenda tersebut, adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024.  Sebab, anggaran sebesar 1.760 triliun tersebut, dinilai terlalu besar tetapi tanpa adanya penjelasan lengkap.

“Pertanyaan saya, anggaran sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024. Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan,” kata Connie.

BACA :  Bupati Jembrana dan Bupati Badung Kompak Hadiri Halal Bihalal Desa Air Kuning

Iapun mengingatkan anggaran besar tanpa penjelasan lengkap berpotensi rawan korupsi dan rawan terjadi penyimpangan. Karena itu Connie meminta Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Perpres tersebut, karena tidak mencerminkan kaidah etika.

Ia juga mengimbau masyarakat, akademisi dan netizen bersatu untuk menolak Ranperpres Alpalhankam Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 tersebut.

“Dengan segara hormat, potensi itu harus dihindari. Ranperpres itu harus dikoreksi, untuk melindungi Presiden dari potensi masalah hukum,” katanya.

Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen Pur Tri Tamtomo meminta Kementerian Pertahanan harus bisa menjelaskan mengenai besaran kebutuhan anggaran pertahanan yang luar biasa ini di tengah pandemi Covid-19 tersebut agar tidak memicu polemik publik.

“Apakah ada perkembangan internasional kekuatan negara tertentu, perlombaan persenjataan di sekitar negara kita, apakah ada ancaman aktual atau ancaman lain yang ada pengaruhnya langsung atau tidak langsung kepada Republik ini,” pungkasnya.

Rencana Kemhan tersebut juga tidak sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran karena pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

BACA :  Aksi Vandalisme Jaringan Hydra, Polres Badung Hapus Website Narkoba di 50 Titik

“Kita berkewjiban bagaimana presiden harus dilindungi. Sebagai simbol negara jangan sampai dipermainkan. Semua lembaga negara harus memahami termasuk presiden bahwa mereka diikat oleh UU ASN dan UU Administrasi Pemerintahan,” tegas Tri Tamtomo.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular