Sidang Paripurna III DPRD di Gedung DPRD Jembrana.
Sidang Paripurna III DPRD di Gedung DPRD Jembrana.
sewa motor matic murah dibali

NEGARA, balipuspanews.com- Dana insentif atas raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak lima kali dari BPK ternyata belum diterima Jembrana. Dana tersebut sempat dipertanyakan anggota DPRD Jembrana pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Belum cairnya dana sebesar Rp.75 miliar itu disamapikan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, Senin(11/11) saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi pada sidang Paripurna III DPRD di Gedung DPRD Jembrana.

Pada sidang lanjutan pembahasan dua Ranperda. Ranperda itu antara lain Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda tentang pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu bupati Artha dengan tegas menyampaikan kalau dana Rp. 75 miliar belum diterima.

“Saya jelaskan bahwa dana tersebut belum masuk pada dokumen RAPBD tahun anggaran 2020. Ini disebabkan pada saat penyusunan KUA dan PPAS kita belum menerima surat dari Kementerian Keuangan RI terkait dengan rincian alokasi yang akan kita terima pada tahun 2020. Sedangkan surat dari Kementerian Keuangan RI nomor : S-702/MK.7/2019 yang menyebutkan rincian alokasi DID tahun 2020 baru kita terima awal Oktober 2019. Oleh karena itu , pada KUA dan PPAS tahun 2020 dipasang target DID sebesar Rp.19.168.984.000 mengacu pada DID tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan Ranperda pembentukan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, yang disetuju semua fraksi untuk membahas lebih lanjut bupati Artha memberikan apresiai.

“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan penyempurnaan pada beberapa konsidran . Saya sependapat dan akan kami sempurnakan,” ujarnya.

Sedangkan, gabungan Fraksi DPRD yang disampaikan oleh juru bicara I Ketut Sudiasa dari Fraksi PDI Perjuangan, mengaku bersyukur bahwa diantara penyelenggara pemerintahan daerah memiliki persepsi yang sama terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

“Pengelolaan milik daerah ini memerlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan komperehensif demi terjaminnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah,“ujarnya.(nm/bpn/tim)