Dapat 500 Kuota BLT dari Pemprov, Pencairan Di Buleleng Tinggal Tunggu SK Gubenur

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan, SE
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan, SE

BULELENG, balipuspanews.com – Akibat pandemi angka pengangguran sangat meningkat drastis. Apalagi di Bali termasuk di Kabupaten Buleleng yang merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai mata pencaharian sangat terdampak secara ekonomi akibat penutupan pariwisata.

Lumpuhnya pariwisata di Bali akibat adanya Covid-19 berdampak sangat keras terhadap para pelaku pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Imbas yang didapatkan mulai dari dirumahkan maupun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan, SE memaparkan terkait permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berupaya agar para pekerja yang terkena imbas pandemi dapat memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Hal itu mendapat respon cepat dari Pemprov dengan telah memberikan kuota 500 orang di Kabupatrn Buleleng untuk memperoleh BLT itu.

“BLT dari Pemprov Bali untuk Kabupaten Buleleng sudah diusulkan dan untuk realisasinya tinggal menunggu SK Gubernur. Nantinya jika sudah terlaksana, maka BLT akan langsung ditransfer ke rekening penerima,” paparnya, Rabu (21/10/2020).

Dirinya menjelaskan para penerima BLT yang akan menerima langsung dengan persyaratan bersangkutan sebelumnya sudah membuat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa sebagai pekerja dirumahkan dan PHK belum memperoleh bantuan sama sekali dengan diketahui oleh kelian desa adat masing-masing sesuai dengan alamat yang bersangkutan dan administrasinya harus valid.

Meski terbilang kuota tersebut belum bisa menutupi seluruh pekerja di Kabupaten Buleleng yang tercatat dirumahkan sebanyak 2.708 orang dan PHK sebanyak 235 orang. Namun pihaknya mengatakan bahwa sebagai gantinya para pekerja nantinya menerima BLT kartu prakerja dari pemerintah pusat yang menjangkau kurang lebih 19 ribu orang di Kabupaten Buleleng dengan besaran yang diterima per orangnya adalah 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan.

“Selain BLT dari Pemprov dan Kartu Prakerja, masih ada juga BLT yang dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana sasarannya adalah pekerja non-ASN di instansi pemerintahan maupun pekerja swasta, dengan catatan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari s.d Juni 2020,” tutupnya.

Tak hanya itu dirinya mengingatkan terkait penerimaan bantuan yang dicairkan dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima yang dapat memperoleh bantuan tersebut adalah sudah diusulkan oleh perusahaan dengan pembayarannya tidak lewat dari bulan Januari sampai Juni 2020. BLT tersebut diterima oleh pekerja dari bulan Agustus s.d November dengan total yang diterima sebanyak Rp. 2.400.000,- yang dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan