Kajari Buleleng Nur Chusniah.

SINGARAJA, balipuspanews.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, melaunching inovasi baru bidang penerangan hukum,yakni Jaksa Temu Wicara Masyarakat Desa (Jamu Wirasa). Program ini dilaunching melalui tele conference pada Senin (10/2).

 

Program dalam rangka mengejar target layanan berintergritas ini awalnya hanya fokus kepada tiga desa berada di wilayah timur, tengah dan barat Kabupaten Buleleng. Tanpa diduga, antusiasme begitu tinggi hingga sebanyak 46 desa tersambung dalam tele confrence.

 

Made Subur selaku Kepala Dinas PMD Buleleng, saat ditemui mengatakan, program Jamu Wirasa ini merupakan upaya pemberian materi penerangan hukum kepada masyarakat utamanya seluruh perangkat desa se-Kabupaten Buleleng.

 

“Program pencegahan agar tidak lagi ada Perbekel terjerat kasus penyelewengan dana. Ya, kami bekerjasama melalui pola pembinaan, pengawasan sekaligus penyuluhan dan pendampingan hukum dengan Kejari Buleleng,” singkatnya.

 

Sementara, Kajari Buleleng Nur Chusniah mengatakan, Kejari Buleleng akan  membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dengan 7 program unggulan dibidang pelayanan kepada masyarakat.

 

Tujuh program area layanan itu, sebut Nur Chusniah, diberi nama Sapta Siwaka Dharma, dimana salah satunya program penerangan dan penyuluhan hukum diberi nama Jaksa Milenial Buleleng (Jambul), Jaksa Temu Wicara Masyarakat Desa (Jamu Wirasa). Program ini direncanakan akan digelar sekali dalam dua minggu dengan durasi hampir satu jam.

 

Melalui program dengan menggunakan aplikasi tertentu ini dapat membuka wawasan hukum perangkat desa. Hanya saja, kendala utama program ini yakni soal jaringan atau sinyal yang belum bisa menjangkau 129 desa di Buleleng.

 

“Padahal target dari program ini adalah membangun komunikasi antara kejaksaan dengan perangkat desa untuk memberikan pemahaman hukum dan persoalan hukum yang tengah terjadi di desa,” ungkapnya. (ARDI/BPN)