Tutup tahun, Golkar gelar refleksi tentang kondisi Bali dalam kekinian
Tutup tahun, Golkar gelar refleksi tentang kondisi Bali dalam kekinian

DENPASAR, balipuspanews.com- DPD Golkar Bali menutup akhir tahun 2019 dengan menggelar Focus Grup Discussion (FGD) di kantor DPD Golkar Bali, Senin (30/12/2019).

Hadir dalam acara yang dimoderatori kader Golkar asal Bangli Komang Suarsana alias Kos itu sejumlah akademisi perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi negeri ( PTN) di Bali, praktisi, eksekutif dan legislatif.

Tema yang diambil dalam acara tersebut adalah ” Refleksi Akhir Tahun Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019″.

Diskusi yang berlangsung dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 12.30 Wita berjalan hangat.

Plt ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menyebutkan, diskusi digelar untuk mengetahui apa yang berlangsung di Bali dalam era kekinian.

Dari kajian tersebut, akan diberikan kritik yang objektif, proporsional, konstruktif, serta memberi solutif yang akan diberikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat lebih mengerti terkait kondisi Bali sekarang ini.

“FGD ini nanti bisa menyikapi kondisi Bali yang banyak menghawatirkan dunia,” jelas Demer.

Adapun kegiatan FGD ini menurutnya, dikatakan acara yang bersifat kualitas. Dimana biasanya acara sebelumnya bersifat kuantitas, dengan mengadirkan massa. Hal ini terbukti hadirnya para akademisi dari berbagai PTN/PTS di Bali.

Nah dengan mengundang praktisi maupun akademisi, diharapkan pula menghasilkan suatu kesimpulan yang berkualitas.

Salah satu permasalah di Bali misalnya, kata orang dekat ketua umum Golkar Erlangga Hartato itu adalah permasalahan di sektor pertanian yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian di Bali membuat lahan semakin sempit.

“Pertanian di Bali perlu diedukasi, ini pentingnya menghadirkan para pakar untuk berbicara terkait pertanian. Maka untuk pertanian di Bali penting adanya teknologi,” imbuhnya.

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyampaikan, terkait apa yang dicapai oleh Bali, patut disyukuri. Bali relatif masih bertahan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, baik dalam mencapai rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMB), maupun pertumbuhan ekonomi di Bali melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Pun demikian, struktur ekonomi Bali harus tetap ditata dan harus dicermati. Misalnya inflasi harus dijaga agar stabil dan investasi perlu didorong.

Selain itu, belanja pemerintah juga penting untuk didorong naik, dengan diimbangi pendapatan daerah harus naik pula.

Langkah yang harus ditempuh dengan berjuang terhadap kontribusi pariwisata ditingkatkan dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dikembalikan kepada hak kabupaten.

Namun, PHR tersebut harus provinsi yang mendistribusikan. Karen PHR juga dana rakyat. Agar bisa diawasi penyaluran retribusi pariwisata maupun PHR.

“Sekarang yang terjadi tidak ada yang mengawasi penyaluran antar kabupaten tidak ada mengawasi,” jelas politisi partai Golkar asal Desa Banyuatis, Buleleng.

Lebih jauh Sugawa Korry menyebutkan,
hasil FGD ini bakal disalin dan dikirim kepada eksekutif atau Gubernur sebagai masukan dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Bali pada tahun 2020.

“Hasil ini akan di sampaikan kepada Gubernur, tidak disimpan dalam dilemari, pengkasnya mengakhiri.(bud/tim/bpn)