Sabtu, Juli 13, 2024
BerandaBulelengDesa Adat dan Desa Dinas di Buleleng Diberikan Penerangan Hukum

Desa Adat dan Desa Dinas di Buleleng Diberikan Penerangan Hukum

BULELENG, balipuspanews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memberikan penerangan hukum kepada Desa Adat dan Desa Dinas. Upaya tersebut dilaksanakan untuk menyikapi dan mencegah kekeliruan hukum yang nantinya bisa terjadi.

Bertemakan “Kedudukan Desa Dinas dengan Desa Adat Ditinjau dari Aspek Yuridis” acara tersebut menghadirkan langsung seluruh Kepala Desa dan Bendesa Adat yang ada di wilayah Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Sawan, Kamis (13/6/2024) bertempat di Gedung Wanita Laksmi Graha.

Plt. Asisten I Setda Buleleng, Gede Sandhiyasa menyampaikan bahwa kegiatan penerangan hukum ini dilakukan sebagai upaya pelurusan sekaligus pencegahan dilakukannya perbuatan menyimpang atau melawan hukum khususnya di lingkup Desa Dinas maupun Desa Adat.

“Melalui kegiatan penerangan hukum kepada desa adat ini sekaligus juga menggalang kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan negeri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang hukum melalui tindakan preventif agar tidak terjadi tindak pidana,” terangnya.

Selain itu, pihaknya berharap sosialisasi dan penerangan hukum oleh Kejati Bali membuat seluruh stakeholder pemerintah desa dan desa adat turut serta aktif mendukung dan menerapkan program kejaksaan sehingga seluruh lapisan masyarakat terhindar dari berbagai permasalahan hukum, serta dapat lebih memahami dan mengerti kedudukan desa dinas dengan desa adat dari aspek yuridis.

BACA :  Tutup Masa Sidang, Ketua DPR RI Singgung Fenomena No Viral No Justice

Sementara itu, Kasi B. Asintel, Anak Agung Ngurah Jayalantara menyampaikan kepada seluruh Perbekel dan Bendesa Adat untuk senantiasa mengikuti peraturan-peraturan yang tertuang dalam undang-undang untuk penerapan “Awig-awig” atau aturan adat di wilayah masing-masing.

Menurutnya hal itu wajib dilakukan untuk mencegah potensi permasalahan dari desa dinas dan desa adat. Berdasarkan amanat dari Undang-undang dan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dan Kejati Bali wajib mengawal dan menjaga desa, bilamana ditemui atau melakukan kekeliruan hukum maka secara tanggap dilakukan perbaikan yang dibarengi dengan komitmen Perbekel.

“Kami membuka peluang dan memberikan pencerahan terhadap dinamika yang terjadi selama ini di desa adat. kami berkewajiban mengawal dan menjaga desa dinas maupun desa adat dalam melahirkan berbagai produk hukum atau peraturan adat agar tidak terjadi kekeliruan,” ungkapnya.

Disamping itu, Jayalantara menambahkan jika berbagai awig-awig yang terlahir di desa adat sering kali mencatumkan nilai wajib minimal terhadap nominal yang harus dikeluarkan oleh tamu atau penduduk yang datang termasuk juga pungutan kepada pedagang. Pihaknya bahkan menyarankan sebaiknya awig-awig yang bersifat pungutan hendaknya tidak mencatumkan nominal rupiah melainkan lebih kepada Punia atau sukarela.

BACA :  Sejahterakan Petani, BumDes dan Perumda Fasilitasi Pemasaran Beras di Badung

“Itu (pungutan dengan nominal) sebaiknya tidak dicantumkan atau lebih ke Punia/sukarela jika merujuk pada filosofi desa adat yang notabene berkegiatan adat Agama Hindu yang identik dengan Yadnya, terlebih lagi desa adat kini mendapatkan anggaran dari pemerintah,” imbuhnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan 

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular