Desa Adat Peselatan Sepakat Cabut Sanksi Kesepekang, Nama Baik, Kewajiban dan Hak Krama Dipulihkan

Ket foto. Pertemuan prajuru Peselatan dengan pihak MDA kecamatan terkait kasus kesepekan salah satu warga. Pertemuan menyepakati sanksi kesepekan itu dicabut
Ket foto. Pertemuan prajuru Peselatan dengan pihak MDA kecamatan terkait kasus kesepekan salah satu warga. Pertemuan menyepakati sanksi kesepekan itu dicabut

KARANGASEM, balipuspanews.com – Sanksi kesepekang (pengucilan) yang diterima oleh warga Desa Adat Peselatan akibat menunggak kredit di LPD setempat akhirnya sepakat untuk dicabut.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bendesa Alitan MDA Kecamatan Abang, I Wayan Gede Surya Kusuma ketika dikonfirmasi pada Jumat (23/10/2020).

Melalui rilisnya dijelaskan, bahwa sesui dengan hasil paruman atau pasangkepan yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada Rabu, (21/10/2020) yang melibatkan pihak prajuru Desa Adat beserta MDA, Ketua LPLPD dan Penyuluh Agama Hindu disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status krama yang diberhentikan sementara serta mengembalikan uang penanjung batu kepada keluarga sebesar Rp 500 ribu yang dibayarkan untuk menggunakan setra desa adat setempat.

 

“ Jika berita acara telah ditandatangani antara Desa Adat Paselatan dengan krama bersangkutan yang akan dilaksanakan pada hari ini, status krama Desa Adat sebagai Debitur akan dipulihkan sehingga status krama Desa kembali seperti sedia kala dan mendapatkan swadarma dan swadikara seperti krama desa adat Paselatan lainnya,” terang Surya Kusuma.

Belakangan terungkap, tidak hanya satu warga saja yang terkena sanksi kesepekang melainkan ada empat warga Desa Adat Peselatan yang menerima sanksi tersebut akibat menunggak kreditan di LPD.

Namun kini, pasca viral serta mendapat atensi secara langsung dari MDA, keempat warga desa adat tersebut bisa bernafas lega lantaran akan dibebaskan dari sanksi kesepekang setelah menyampaikan secara lisan bahwa nasabah dapat sanggup mencicil setiap bulan sesuai kemampuan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.

Menurut Surya Kusuma, sebelumnya pihak MDA sendiri telah memberikan saran untuk pencabutan sanksi tersebut karena sanksi kesepekang menurutnya tidak sesuai lagi diterapkan dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia ( HAM). Sehingga lebih baik ditinggalkan atau disesuaikan sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan pengenaan sanksi Adat yaitu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kasukertan sekala niskala (kedamaian lahir – bhatin).

PENULIS : Gede Suartawan

EDITOR : Oka Suryawan