Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (baju ungu) saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota BULD DPD RI di kantor DPRD Bali, Jumat (6/12).
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (baju ungu) saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota BULD DPD RI di kantor DPRD Bali, Jumat (6/12).

DENPASAR, balipuspanews.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima kunjungan kerja Badan Legeslasi Daerah (BULD)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantor DPRD Provinsi Bali, Jumat (6/12).

Rancangan peraturan daerah (Ranperda)  Provinsi Bali belakangan ini terus digenjot agar bisa disahkan sebagai UU baru pengganti UU yang sudah ada sejak tahun 1958.

Belum ada satu bulan Gubernur Bali beserta DPRD, DPR RI Perwakilan Bali, DPD,  dan para Bupati/Walikota se-Bali serta tokoh masyarakat mengahdap ke pusat untuk mempercepat UU Provinsi Bali bisa menjadi payung hukum Provinsi.

Dalam pertemuan yang dilakukan antara DPRD Bali dan BULD di Kantor DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, sebagai rakyat dan DPRD bali berharap, setelah datang dari Kemendagri, Kemenkumham untuk mengawal Undang-undang Provinsi Bali nomor 64 tahun 1958 yang sudah kedaluarsa bisa segera diperbaiki.

Wiryatama berharap agar ada pengakuan bagi orang Bali yang memiliki budaya yang sangat kental, berbasis agama hindu, sehingga pariwisata di Bali disebut Pariwisata berbasis budaya.

“Inti dari kehadiran DPRD Bali Ke pusat  bukan meminta yang aneh aneh hanya ingin mendapat pengakuan bahwa Bali memiliki Pariwisata berbasis budaya,” jelas Wiryatama.

Pokok pembahasan dari pertemuan dengan kehadiran BULD ini, pihaknya  berharap agar BULD mampu mendorong Ranperda Provinsi Bali di Pusat agar mampu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Wakil Ketua BULD DPD RI, Filep Wamafma menyebut tugas BULD menyelesaikan beberapa hal, sebagaimana amanat UU sudah sangat jelas, menambahkan terkait substansi, pihaknya ingin bersama sama melakukan evaluasi terkait apa yang menjadi produk di daerah.

Disamping itu, dirinya menyebut BULD akan tidak memperpanjang birokrasi  di daerah, melainkan BULD sebagai jembatan untuk menghubungkan, dan mecari solusi untuk memecahkan problem, selama ini mempercepat pengesahan administrasi daerah terkait pempercepat perubahan produk hukum dari dari daerah.

“Kami menekankan, kami tidak mengevaluasi secara teknis,” jelasnya.

BULD berharap dalam kunjungan ini bisa dirumuskan sejumlah hal terkait solusi atas permasalahan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Bali.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam penyusunan regulasi di daerah ada teori dan praktiknya.

Sementara itu, BULD DPD RI tidak pada posisi mengambil alih peran dan fungsi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) baik Provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi BULD sebagai perangkat yang juga turut serta memberikan fasilitasi untuk mendukung Pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembentukan Perda.

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  (Bapemperda) DPRD Bali  Ketut Tama Tenaya menyampaikan untuk 2020 sudah merencanakan 19 Ranperda selain APBD, yang rencana diajukan. Empat inisiatif DPRD,  memang secara teknis mekanisme pembahasan secara substansi yuridis, kadang UU mengganjal di daerah. Seperti perimbanagn keuangan, perijinan.

“Kalau ada rencana gugat, kami setuju,  mohon di bantu,” jelasnya.

Dikatakan Tenaya UU Provinsi Bali belum masuk Prolegnas untuk 2020. Dirinya berharap minimal masuk ini (Ranperda red)  masuk prolegnas. Karena bali sudah sepakat mengajukan UU tersebut. (bud/bpn/tim)