I Nyoman Parta (baju merah) dan Dewa Gde Mahendra Putra (baju putih) saat menggelar rapat kerja Pergub Lansia di ruang Baleg kantor DPRD Provinsi Bali.
I Nyoman Parta (baju merah) dan Dewa Gde Mahendra Putra (baju putih) saat menggelar rapat kerja Pergub Lansia di ruang Baleg kantor DPRD Provinsi Bali.
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com- Dewan Bali bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali sedang menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) Lanjut Usia (Lansia) dalam rapat kerja yang digelar di ruang Baleg, Kamis (23/5) di Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar.

Raker kali ini membahas tentang penyusunan Pergub. Banyak hal yang dibahas dalam Pergub ini yaitu Graha Werda, Rumah Singgah, dan Pemberian Santunan kepada lansia yang tidak produktif atau miskin.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, usai rapat.

Mengenai besaran santunan yang akan diberikan terhadap Lansia, belum bisa dipastikan sekarang, perlu juga melihat atau mengukur uangnya terlebih dahulu.

Kepastian Pergub ini, tahun 2019 sudah ada programnya. “Kan Perdanya sudah ada,” tegas Parta.

Dikatakan Parta, Perda sebagai Payung hukum, intinya didirikan rumahnya. Bisa dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota boleh, Pemerintah Provinsi juga boleh.

Menurut, lanjut Parta, panti merupakan kebutuhan terakhir, jika benar-benar ada yang terlantar. Panti tidak perlu banyak adanya kalau sudah bisa diselesaikan di keluarga, Banjar dan Desa.

Didalam Perda Lansia, ada dicantumkan tentang harapan kepada sekaa truna peduli lansia, dalam struktur Sekaa Truna Truni (STT) ditingkat Banjar dan Karang Taruna ditingkat Desa, untuk memasukkan dengan struktur atau bidang yang berkaitan soal lansia di seluruh Bali.

Nah, selanjutnya Parta juga akan memberikan penghargaan kepada Lansia yang dituangkan dalam perda. Adapun Lansia yang berhak mendapat penghargaan yaitu Lansia yang berprestasi dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan masyarakat yang
berprestasi dalam memberikan perhatian terhadap Lansia.

“Hadiahnya nanti berupa emas seberat 25 gram dan uang tunai sebesar 100 juta,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Dewa Made Mahendra Putra mengatakan, rapat ini pembahasan menyangkut Pergub terkait Lansia, sebagai implementasi Perda Lansia No.11 tahun 2018.

” Memang dulu perda ini merupakan inisiatif dewan agar tidak setengah-setengah dan terpotong-potong, harus dituangkan dalam Pergub, karena ada beberpa pasal yang menukik pada subteknisnya,” tegas mantan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Lebih lanjut Mahendra menyebut, dalam pemerintah ada yang namanya peraturan pemerintah, urusan dalam Perda lansia ini seluruh OPD terkait ada terlibat didalamnya seperti PU, bangunan umum untuk diperuntukan lansia, termasuk juga membuat rumah singgah dan panti.

“Lansia itu bukan berarti mereka yang sakit atau terlantar, kalau yang terlantar pasti SBMnya panti. Berbeda dengan rumah singgah, yang diperuntukkan tempat tinggal sementara. Misalnya ada seseorang memiliki lansia, namun seseorang tersebut akan bepergian keluar kota, nah disini fungsi rumah singgah tersebut untuk menampung lansia tersebut untuk tinggal sementara,” tandasnya.(bud/bpn/tim).

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here