Gubernur I Wayan Koster saat Sidang Paripurna di Kantor DPRD provinsi Vali
Gubernur I Wayan Koster saat Sidang Paripurna di Kantor DPRD provinsi Vali
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com
DPRD Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Disamping juga Dewan menyarankan pentingnya dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengamatkan sedikitnya alokasi dana untuk sektor pertanian di Bali sebesar tiga samapai lima persen dari total APBD Pemprov. Bali maupun APBD Kabupaten/kota.

Koordinator sekaligus Pembicara DPRD Bali Gede Kusuma Putra mengatakan, beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Bali yaitu penakanan seluruh catatan atau rekomendasi dariLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali agar ditindaklanjuti segera mengikuti batasan waktu yang diatur dalam perundang-undangan.

Dewan mengingatkan beberapa persoalan masih relevan untuk dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya. Mulai dari sektor pertanian yang kontribusinya terhadap perekonomian Bali dalam dua dasawarsa ini tidak beranjak dari kisaran 16-17 persen.

Selain itu, isu yang lagi hangat maupun ramai menjadi perbincangan adalah persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Gubernur telah menyampaikan secara terbuka tentang solusi untuk masa yang akan datang. “Kami memberikan dukungan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan Gubernur,” jelasnya, Rabu (17/7) saat Sidang Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar.

Lebih jauh Putra mengungkapkan pembangunan Sumber Daya Manusia Bali perlu lebih di dorong, mengingat perkembangan teknologi informasi. Sehingga menuntut untuk beradaptasi guna mampu berkompetisi dalam era industry 4.0.

Pariwisata, lanjut Putra Bali harusnya bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberdayakan seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengrajin atau pelaku UMKM Bali. (bud/bpn/tim).