Harmonisasi Rancangan Peraturan DPRD Bali tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara, Kamis (19/9).
Harmonisasi Rancangan Peraturan DPRD Bali tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara, Kamis (19/9).
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali sepakati empat kali berturut-turut absen dalam sidang paripurna  tanpa alasan akan diberikan sanksi dengan disidangkan Badan Kehormatan Dewan (BKD), hal ini terkuak dalam rapat terkait
finalisasi Rancangan Peraturan DPRD Bali tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara, Kamis (19/9).

Rancangan tata tertib, kode etik dan tata beracara DPRD Bali sudah digodok sejak sepuluh hari lamanya, hari ini tinggal harmonisasi terkait hal tersebut, dimana aturan yang dibuat untuk dewan sendiri agar tidak menyusahkan dewan pula.

Sebelum disepakati terkait absensi atau ketidakhadiran Dewan dalam Persidangan berturut-turut, sebelumnya menjadi perdebatan masalah jumlah ketidakhadiran. Namun setelah diharmonisasi, Dewan Bali sepakat memilih empat kali.

Sebelumnya, dalam pembahasan tatib sudah disepakati tiga kali, namun setelah rapat terakhir ada yang mengusulkan lima kali, padahal dari tatib sebelumnya menetapkan enam kali. Terakhir berdasarkan mufakat, akhirnya ditetapkan.

Ketua DPRD Sementara I Nyoman Adi Wiryatama menjelaskan, terkait tata tertib dan kode etik merupakan masalah etika, rasa, walaupun dibuat apapun kalau niat tidak mengikuti percuma.

“Kalau beliau diangka itu, ya diangka itu kita sepakati, kami tidak mau memaksakan harus diangka ini. Agar nanti setelah disepakati, mereka tidak bisa memenuhi repot juga. makanya pimpinan bersifat elastis, bukan karet (memberi kelonggaran red), jelasnya.

Pembuatan tatib, kode etik, dan tata beracara kali ini sudah ada kemajuan dari sebelumnya, kebanyakan masukan-masukan yang diberikan bagus-bagus.

“Intinya dia yang membuat untuk dia, kita buat untuk kita, imbuh politisi asal Desa Angseri, Tabanan.

Dipandang Adi, dalam rapat sebenarnya lebih baik mengedepankan sistem kemufakatan, daripada kuorum, nanti ada deadlock, kalau kehadiran kurang sedikit, namun pekerjaannya selesai dapat dimaklumi. Namun, jika kehadiran kurang dan pekerjaan tidak selesai ini yang akan diberikan sangki akan disidangkan.

Meskipun sudah diharmonisasi, tata tertib, kode etik, dan tata beracara akan disempurnakan nantinya oleh pansus, disana nanti akan diperdalam lagi baru akan diparipurnakan yang akan sah menjadi aturan untuk Dewan Lima tahun kedepan. (bud/bpn/tim).