Sabtu, Mei 18, 2024
BerandaDenpasarDewan Bali Suntik Anggaran PT Asuransi, Lestarikan Aset Daerah Melalui Perda Pengelolaan...

Dewan Bali Suntik Anggaran PT Asuransi, Lestarikan Aset Daerah Melalui Perda Pengelolaan Milik Daerah

Denpasar, balipuspanews.com – Sejumlah keputusan tertuang dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali diantaranya soal penyertaan modal daerah melalui Panitia Khusus atau Pansus Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Asuransi Bangun Askrida serta pengelolaan aset daerah melalui Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyerataan modal daerah kepada PT Asuransi Bangun Askrida sampai dengan tanggal 31 Desembesr 2017 sebesar Rp 760.000.000. Sehingga sampai Penyertyaam modal pada tahun 2018 sebesar Rp 1.150.000.000,” kata I Ketut Suardana ST Ketua Pansus Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Asuransi Bangun Askrida usai sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, Rabu (21/11).

Ia mengatakan hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (10) peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah, besaran nilai penyertaan modal dapat dilakukan penambahan atau penbgurangan sesaui dengan kemampiuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

“Penyertaan modal daerah merupakan pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan unutk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya,” jelasnya.

BACA :  Menteri PUPR Bersama Pj Gubernur Bali Tinjau Lokasi ‘Bali Nice’

Untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT Bangun Askrida.

Dalam hal ini pemerintah provinsi Bali telah menunjukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam angka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Bali yang dicintai.

Salah satu upaya untuk mendorong pembanguna ndaerah tersebut perlu didukungh dengan sumber p[embiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan keakayaan atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD atau Badan Usaha lainnya.

Sementara itu disisi lain, Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibacakan oleh I Wayan Tagel Arjana mengatakan dengan adanya Perda ini diharapkan barang milik daerah yang merupakan kekayaan atau asset daerah yang harus dikelola dengan baik agar memberikan arti dan mafaat sebanyak banyaknya dan harus dikelola denhan baik efesien dan dapat dipertanggungjawabkan. (art/bpn/tim)

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular