Komisi I dan II DPRD Bali mengunjungi perkebunan milik Perusda Bali yang dikelola oleh  PT. CIPL ( Citra Indah Prayasa Lestari di Pakutatan, Jembrana, Sabtu (18/1).
Komisi I dan II DPRD Bali mengunjungi perkebunan milik Perusda Bali yang dikelola oleh  PT. CIPL ( Citra Indah Prayasa Lestari di Pakutatan, Jembrana, Sabtu (18/1).

JEMBRANA, balipuspanews.com -Komisi I dan Komisi II DPRD Bali bersinergi melakukan peninjauan terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan fungsi DPRD Provinsi Bali tentang kebijakan daerah khususnya bidang perijinan dan pendapatan ke perkebunan milik Perusda Bali yang dikelola oleh  PT. CIPL ( Citra Indah Prayasa Lestari di Pakutatan, Jembrana, Sabtu (18/1).

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana mengatakan  adapun permasalahan yang terjadi dikarnakan upah tenaga yang tidak dibayarkan oleh pihak PT. CIPL yang berjumlah lebih dari 100 orang untuk tenaga di kebun karet yang dikelolanya.

Perusda yang awalnya menyerahkan seluruh tenaga pekerja ke PT.CIPL melakukan penundaan gaji dan memangkas seluruh hak pekerja dari gaji dan juga pembayaran uang BPJS yang tidak dibayarkan oleh PT.CIPL. Itu menjadi awal dari perselisihan antara PT.CIPL dengan pihak pekerja.

Tuntutan pihak pekerja yang diwakili oleh perwakilan pekerja I Kadek Suyasa menginginkan agar supaya upah yang hampir 4 bulan tidak dibayarkan dan hak hak yang lain seperti apa yang didapat sebelumnya dengan pihak Perusda diberikan sama oleh pihak  PT. CIPL yang mengelola saat ini, dan memperlakukan pekerja tidak semena semena. Dan sebagai buntut kekesalan pekerja  terjadilah pembakaran pos satpam yang mengakibatkan dilaporkannya pekerja ke pihak kepolisian oleh pihak PT. CIPL dan penahanan terhadap pihak pekerja.

Pihak badan pengawas yang ikut hadir pada kesempatan ini menyarankan agar tidak adanya  pelaporan dari pihak PT. CIPL ke pihak kepolisian terkait perusakan pos satpam yang notabene pos itu milik perusda bukannya PT. CIPL.

Hadir Direkur PT. CIPL Tjokorda Alit Darma Putra, SH. Direktur Keuangan Perusda Drs.I.B.G Purnabawa. Ketua Dewan Pengawas Perusda Bali I.B Kesawa Narayana. Dan disnaker tingkat 1 Provinsi Bali. (rls/BPN/tim)