Rombongan Komisi IV DPRD Buleleng diketuai Luh Hesti Ranitasari saat melakukan kordinasi ke RSUD Buleleng.
sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Komisi IV DPRD Buleleng melakukan kordinasi dengan jajaran direksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Buleleng. Rombongan Komisi IV DPRD Buleleng diketuai Luh Hesti Ranitasari diterima langsung Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Gede Wiartana, M.Kes dan jajarannya, Selasa (1/10).

Terungkap, operasional mobil ambulance di RSUD Buleleng masih menjadi masalah serius. Pasalnya, khusus untuk biaya operasional mobil ambulance jenazah dan ambulans untuk pasien menjalani rawat jalan tidak tertanggung klaim pihak Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Praktis, jika ada pasien yang sudah diperbolehkan pulang juga pasien yang gagal disembuhkan alias meninggal dunia, keluarga pasien harus menyiapkan sendiri ongkos ambulance tersebut.

Rani mengatakan, kordinasi ini perkenalan komposisi komisi, juga persiapan untuk mendapatkan data-data terkait pembahasan Rancangan APBD Tahun 2020.

Saat kordinasi, pihaknya mendapat penjelasan dari menejemen bahwa rumah sakit menghadapi masalah biaya operasional untuk mobil ambulance.

Parahnya lagi, pihak rumah sakit terpaksa menanggung biaya ambulance pasien yang kebanyakan kelas tiga (miskin) tersebut.

“Jujur kami sendiri sering menemukan keluhan pasien kurang mampu ketika perlu ambulance tidak mampu membayar dan mereka tahunya gratis, namun tidak ditangung BPJS. Rumah sakit terpaksa menanggung biaya itu,” kata Rani.

Imbuh politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, jasa ambulans sangat vital membantu pasien. Untuk itu, salah satu cara rumah sakit untuk mendapatkan biaya operasional atau dengan menambah pengadaan mobil ambulanace.

“Hasil diskusi ini segera akan kami tindaklanjuti melalui rapat dan kordinasi dengan eksekutif. Kami kira pemerintah perlu mengalokasikan anggaran operasional ambulans di APBD, seingga tidak lagi membebani masyarakat miskin,” ungkapnya.

Disinggung soal pengadaan mobil ambulance, Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Gede Wiartana menyebut, sejatinya mobil ambulance di RSUD Buleleng dinilai cukup.

“Kami memiliki 2 mobil ambulance jenazah, dan 4 unit mobil ambulance pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah. Armada ini kami rasa sudah cukup,” terangnya.

Menurutnya, jadi persoalan adalah biaya operasional ambulans jenazah dan ambulance untuk mengantar pasien yang keluar rumah sakit tidak masuk dalam klaim BPJS.

“Sering kali dikeluhkan pasien karena mereka jauh seperti di Gerokgak atau Tejakula. Selama ini kami yang tanggung, kalau terus-terusan rumah sakit juga kuwalahan, sehingga solusi yang bisa diperjuangkan oleh anggota dewan sangat kami harapkan,” pungkasnya.