Nyoman Sumadi
Nyoman Sumadi

KARANGASEM,balipuspanews.com – Rancangan Perda Pedoman Penataan Desa Kabupaten Karangasem telah diserahkan ke DPRD Karangasem untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut beberapa waktu lalu.

Hanya saja, setelah dilakukan pembahasan ditingkat Pansus yang telah dibentuk, nama rancangan Perda yang disodorkan justru menjadi sorotan anggota Pansus yaitu pada bagian kata Pedoman dalam judul “Perda Pedoman Penataan Desa”.

Salah seorang anggota Pansus yang menyoroti kata pedoman tersebut adalah perwakilan dari Fraksi Golkar Karangasem, I Nyoman Sumadi. Menurut Sumadi tidak ada kata Pedoman dari sisi kajian akademisnya karena Perda itu sendiri sudah menjadi pedoman, jika tetap dipaksakan seperti itu maka ditakutkan kedepan bisa menjadi bahasa hukum yang multi tafsir.

“ Kajian akademis tidak ada kata pedoman. Kami tidak melarang tapi tidak menganjurkan membuat Perda pedoman itu, hanya saja sebaiknya kata Pedoman dalam rancangan Perda Pedoman Penataan Desa itu dihilangkan saja,” kata Sumadi saat ditemui Rabu (12/2/2020).

Selain soal kata pedoman, Sumadi juga menyoroti tentang mekanisme pemekaran wilayah, sesuai dengan aturan yang berlaku, persyaratan jumlah penduduk untuk melakukan suatu pemekaran Desa minimal ada 5000 jiwa atau 2000 KK di masing – masing Desa nantinya, sedangkan untuk pemekaran Dusun minimal ada 200 kk atau 2000 jiwa.

Nah yang menjadi pertanyaan, apakah tentang pemekaran dalam rancangan Perda ini diperbolehkan jika jumlah penduduk lebih kecil dari jumlah yang ada dalam aturan tersebut serta pengaruh letak geografisnya. Karena banyak juga wilayah yang luas namun penduduknya tidak terlalu banyak.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem, Nengah Mindra ketika dikonfirmasi terkait dengan kata Pedoman
dalam rancangan perda tersebut mengaku akan menghilangkan kata tersebut dan menjadi Rancangan Perda Penataan Desa.

“ Ya kata Pedoman akan dihilangkan,” kata Nengah Mindra kepada media ini ketika dihubungi.(igs)