Suasana mediasi di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng.

SINGARAJA, balipuspanews.com — Komisi I DPRD Buleleng menggelar mediasi bersama warga yang protes mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan bersama pihak pengembang PT Graha Adi Jaya, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng. Mediasi digelar menengahi konflik pembangunan rumah subsidi di Dusun Purwa, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng hingga saat ini terus bergulir.

 

Ketua Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan, Gede Suastika menyebutkan, selain protes karena pembangunan rumah subsidi dilakukan berdekatan dengan Pura Dalem, pihaknya juga merasa keberatan dengan pihak pengembang lantaran saluran irigasi yang berfungsi untuk mengairi sisa sawah yang belum beralih fungsi ditutup oleh pihak pengembang.

 

Tak hanya itu, Suastika juga menyebutkan bahwa kedepan, pihaknya merasa khwatir subak akan tercemar, lantaran pihak pengembang tidak membangun jaringan pembuangan limbah sendiri untuk para penghuninya.

 

“Saluran subak itu tertutup sejak dua bulan yang lalu. Mutu airnya juga pasti nanti akan tercemar karena limbahnya dibuang di saluran irigasi subak. Namun kalau data berapa sawah yang terdampak karena salurannya ditutup saya kurang tau,” katanya, Senin (10/12).

 

Sementara dalam mediasi ini, PT Graha Adi Jaya yang diwakili oleh Gede Adi Sucipto mengatakan, saat ini pembangunan rumah subsidi sudah mencapai 74 unit. Sucipto menampik tuduhan warga tersebut.

 

“Kami tidak pernah menutup saluran subak. Justru saluran itu tetap kami pelihara, dan kami tidak membuang limbah ke saluran itu,” singkatnya.

 

Mengingat pengakuan antara Forum Masyarakat Peduli Desa Pengastulan dengan pihak pengembang berbeda, Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Gede Ody Busana pun akhirnya meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkimta Buleleng untuk melakukan survei di lapangan.

 

Terkait izin sebut Ody,  PT Graha Adi Jaya telah mengantongi izin lengkap, terkait proyek pembangunan rumah subsidi tersebut.

 

“Jika hasil survei di lapangan menemukan bahwa limbahnya benar mencemari subak, maka pihak pengembang harus segera mengantisipasi hal itu, atau akan ditindaklanjuti oleh tim yustisi dalam hal ini Satpol PP,” tandasnya.

Facebook Comments