Raker DPRD
Raker DPRD
sewa motor matic murah dibali

NEGARA, balipupsnews.com- pemilihan perbekel (Pilkel) atau kepala desa serentak untuk 35 desa di Jembrana terancam ditunda. Penundaan pilkel serentak itu disampaikan anggota DPRD Jembrana Senin (17/6/2019).

Pada rapat kerja gabungan Komisi dengan Asisten Pemerintahan Setda Jembrana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nengah Ledang, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Jembrana dan Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Jembrana yang dipimpin ketia DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa penuh degan interupsi. Anggota dewan merekomendasikan Pemkab Jembrana menunda seluruh proses Pemilihan Perbekel di 35 Desa di Kabupaten Jembrana tahun 2019.

Penundaan ini didasarkan atas pertimbangan landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 yang perlu dilakukan perubahan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Anggota DPRD Jembrana I Putu Dwita dari Komisi A mengatakan pihaknya tidak ingin nantinya pemilihan perbekel di Jembrana cacat hukum dan a tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Perda yang ada seharusnya mengacu pada Permendagri yang keluar itu. “Namun ini malah kita sudah berjalan tahapannya. Sehingga terkesan ada pemaksaan,” tambah anggota dewan lainnya I Putu Kamawijaya diamini Putu Dwita dan Komang Dekritasa.

Dengan adanya rekomendasi penundaan ini tambah Kamawijaya jangan karena fiksi namun agar berdasarkan konstitusi yang ada. Sehingga perlu dikonsultasikan.

“Kami harap ditunda dulu. Jangan nanti ini rakyat kena permasalahan hukum. Lebih baik sebelum melangkah lebih jauh kita sama-sama konsultasi,” tandasnya.

Setelah terjadi adu argument dan banyak interupsi kemudian disepakati dewan bersama eksekutif akan melakukan konsultasi dulu ke Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Desa agar mendapat petunjuk yang jelas untuk pelaksanaan pilkel di Jembrana.”Ini baru rekomendasi lisan, kita menunggu rekomendasi resmi seperti apa.

Nanti kami akan laporkan ke pimpinan,” kata Asisten Pemerintahan yang juga ketua Pilkel Serentak I Nengah Ledang.

Menurut Ledang anggaran pilkel untuk 35 desa diusulkan Rp. 2,8 miliar lalu turun menjadi Rp. 1,8 miliar. Anggaran itu tu terbatas dan sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No 14 tahun 2019.

“Masing-masing desa bervariasi anggarannya. Karena ada perubahan Permendagri sehingga kami bersurat ke Kementrian Dalam Negeri dan diperbolehkan menggunakan anggaran desa jika Perda lama masih berlaku,” jelasnya. (nm/bpn/tim)