BULELENG, balipuspanews.com – Situasi pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Hal itu tentunya berimbas kepada persoalan keuangan daerah yang terus mengalami penurunan. Menyikapi itu langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah.
Salah satunya dengan dilakukan rasionalisasi pada perubahan anggaran 2021 ini telah disetujui dalam rapat mengenai pembahasan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2021 yang di gelar di Ruang Pertemuan Ketua DPRD, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng. Rabu (22/9/2021).
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, untuk anggaran dari DPRD Buleleng saat ini dirasionalisasi sebesar 3,6 Milyar. Apa yang dilakukan itu menurutnya wajar dilakukan mengingat dalam kondisi pandemi, kegiatan-kegiatan Dewan maupun Kesekretariatan DPRD Buleleng mengalami penurunan.
“Untuk saat ini pada anggaran perubahan tahun 2021 DPRD Buleleng melakukan rasionalisasi sebesar 3,6 milyar, ini sudah ke 3 kalinya rasionalisasi dilakukan di DPRD Buleleng,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa membernarkan bahwa dari sisi Bupati dan DPRD sudah sama-sama memahami situasi. Bahkan pihaknya memaparkan bahwa untuk pemotongan honor kontrak hanya sampai di angka 10% dari rencana awal mencapai 50% selama tiga Bulan kedepan. Sedangkan untuk TPP PNS masih dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
“Untuk pemotongan honor tenaga kontrak hanya 10% untuk tiga bulan kedepan,” ungkapnya.
Suyasa bahkan menambahkan bahwa kekurangan anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan ke Insentif Nakes, premi PBI, BTT. Sedangkan untuk bencana non-alam seperti Covid-19 masih tetap berjalan selain untuk belanja pegawai yang bersifat rutin.
“Kita masih berharap Covid-19 bisa mereda sebab ini membutuhkan biaya penanggulangan yang cukup besar,” tutupnya.
Penulis : Nyoman Darma
Editor : Oka Suryawan
