Penduduk pendatang
Penduduk pendatang

JEMBRANA, balipuspanews.com – Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2015 tanggal 26 Januari 2019 tetang Pedoman Penduduk Nonpermanen membuat penduduk pendatang yang tinggal di Jembrana tidak cukup hanya mengantongi surat keterangan tinggal sementara (SKTS). Mereka juga wajib memiliki surat keterangan penduduk nonpermanent (SKPN) agar bisa tinggal di Jembrana dengan aman.

Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pemkab Jembrana, Komang Sujana Kamis (11/4) mengatakan dengan keluarnya Permendagri nomor 14 tahun 2015 tanggal 26 Januari 2019 tetang Pedoman Penduduk Nonpermanen maka peryusratan administrasi penduduk pendatang diperketat.

sewa motor matic murah dibali

Peraturan baru itu akan segera diterapkan Pemkab Jembrana dengan terlebih dahulu membuat regulasi berupa peraturan bupati. an keberadaan penduduk pendatang mulai dari banjar atau lingkungan.

Nanti selain SKTS yang merupakan izin tinggal bagi penduduk pendatang yang dikeluarkan oleh camat penduduk pendatang juga didata dan dilaporkan mulai dari tinggkat banjar atau lingkungan serta wajib memiliki Surat Keterengan Penduduk Nonpermanen. Kelihan banjar dan kepala lingkungan yang melakukan pendataan kemudian dilaporkan ke perbekel atau lurahnya yang diteruksan melaporkan ke camat lalu ke Dinas Dukcapil dan bupati melalui dinas dukcapil melaporkan ke Gubernur

.”Sata penduduk pendatang ini akan diverifikasi oleh klian banjar atau kepala lingkungan. Pendataan penduduk pendatang ini minimal dilakukan enam bulan sekali,”tegasnya (rls/bpn/tim)

Tinggalkan Komentar...