Partai Golkar ilustrasi Golkar
Partai Golkar ilustrasi Golkar
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com – DPD Partai Golkar Provinsi Bali membeberkan alasan penunjukan Pelaksana tugas Ketua-Ketua DPD Partai Golkar 6 (enam) Kabupaten di Bali, dan agar masyarakat dan kader serta simpatisan Partai Golkar diseluruh Bali memperoleh informasi yang proposional.

Dalam keterangan persnya pada hari Jumat (7/6/2019), Ketua Plt DPD Partai Golkar Bali, I Gde Sumarjaya Linggih mengawali ceritanya pada tanggal 1 Desember 2018 Ketut Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali dalam kasus Pidana.

Kebijakan DPP selama itu, dalam rangka menegakkan Golkar Bersih, apabila Pengurus DPP dan Ketua-Ketua DPD Provinsi telah ditetapkan sebagai tersangka, maka DPP mengambil kebijaksanaan untuk menunjuk pelaksana tugas/Plt, contohnya Ketua DPD DKI, Kaltim, Jawa Timur dan Iain-Iain, bahkan Bapak Sekjen pun mengundurkan diri dari jabatannya.

DPP Partai Golkar setelah konfurmasi kepada pihak-pihak berwenang dan melalui proses organisasi internal DPP, maka DPP melalui SK No. 362/DPP/Golkar/Xll/2018 tanggal 4 Desember 2018 memberhentikan  Ketut Sudikerta sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan menunjuk Gde Sumarjaya Linggih sebagai Pelaksana Tugas /Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Penunjukan dirinya (I Gde Sumarjaya Linggih, red)  adalah kewenangan DPP Partai Golkar.

Karena penunjukan pelaksana tugas untuk DPD Provinsi dilakukan oleh DPP (sesuai AD/ART) dengan dasar pertimbangan Gde Sumarjaya Linggih adalah memegang struktur tertinggi dar kader yang berasal dari Bali di DPP Partai Golkar.

Atas SK No. 362 tersebut, beberapa Ketua-Ketua DPD Partai Kabupaten bereaksi dengan berbagai cara, termasuk mengatakan melalui media massa, bahwa kebijakan Ketua Umum tersebut arogan dan tidak etis, dan meminta agar segera dilaksanakan Musdalub di Provinsi Bali (bukti kliping Koran dibeberapa media tersimpan)

Tanggal 9 Desember 2018, DPD Partai Golkar Provinsi Bali mengundang Pengurus, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Bali, untuk menjelaskan kebijakan DPP melalui SK No. 362. Pada saat itu sosialisasi tersebut, ada Ketua DPD Kabupaten Bangli melakukan tindakan keributan, membanting meja dan pengancaman (saksi-saksi dan bukti ada) walaupun telah di sosialisasi dan dijelaskan, beberapa Ketua DPD Kabupaten tetap menyuarakan Musdalub diberbagai media.

Kemudian tanggal 19 Desember 2018, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menyelenggarakan HUT Partai Golkar dan pemantapan Tim Pemenangan Pi|eg/Pipres, yang dihadiri juga oleg Korbid Kepartaian ( lbnu Munzir) mewakili Bapak Ketua Umum. Pada pidato arahan Bapak lbnu Munzir ditegaskan kebijakan DPP menunjuk Pelaksanaa Tugas dan menegaskan bahwa tidak ada Musdalub sebelum Pileg dan Pilpres 2019.

Musdalub dilaksanakan atas usul Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan seijin DPP Partai Golkar. Pada saat DPP memberikan arahan, beberapa kader melaksanakan demo dengan membentangkan spanduk dan nada berteriak-teriak menggunakan pengeras suara, dan hal tersebut sangat mengganggu Pelaksanaan HUT.

Pada saat tersebut terpantau juga ada Ketua DPD Kabupaten yang mendorong dan memberi isyarat-isyarat agar demo tersebut terus dilaksanakan.

Tanggal 15 Februari 2019, dilaksanakan Musda Kosgoro Provinsi Bali yang dihadiri langsung Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum Kosgoro yang nota bene juga beliau sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Pada saat itu, Kosgoro Kabupaten Badung tidak ada yang hadir dan setelah dikonfirmasi atas perintah Ketua DPD Partai Golkar Badung.

Tanggal 28 Februari 2019, Akbar Tandjung berkunjung ke DPD Partai Golkar Provinsi Bali diterima dengan antusias oleh jajaran kader se- Bali. Namun demikian, setelah itu beberapa Ketua DPD Kabupaten datang ke Jakarta menemui Akbar Tandjung dan mengusulkan Musdalub di Provinsi Bali, (kliping berbagai media ada).

Pada tanggal 4 April 2019 pada hari Kamis, I Ketut Sudikerta ditangkap Polda Bali. Langkah DPP dengan segera menunjuk Pelaksana Tugas adalah kebijakan yang sangat tepat. Dapat dibaya ngkan, kalau tidak diambil langkah tersebut, Partai Golkar Provinsi Bali dari ditetapkan sebagai tersangka dan sampai tertangkap tersandera dalam berbagai pemberitaan media massa.

Namun demikian penentangan dan mewacanakan secara terus menerus wacana musdalub yang tidak sejalan dengan kebijakan DPP juga sangat merugikan eksistensi Partai Golkar Provinsi Bali melalui berbagai pemberitaan di berbagai media massa.

Pasca Pileg dan Pilpres 2019 disampaikan beberapa desakan dari Pimpinan Kecamatan dibeberapa Kabupaten, ada surat dar PDK Kosgoro serta keluhan dari para kader selama dalam proses Pileg dan Pilpres. Dan untuk menyikapi hal tersebut DPD Partai Golkar Provinsi Bali melalui Rapat Pengurus Harian tanggal 1 Juni 2019 membentuk Tim Investigasi dan Pencari Fakta DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Berdasarkan laporan Tim Investigasi dan Pencari Fakta DPD Partai Golkar Provinsi Bali, pada tanggal 4 Juni 2019 melaksanakan Rapat Pleno Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali, yang memutuskan pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten dan menunjuk Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem
dan Buleleng

Selama ini, walaupun setelah dilaksanakan sosialisasi oieh DPD Partai Golkar Provinsi Bali, arahan langsung dari Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar dan pembinaan dibeberapa Kabupaten, tetap Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten tersebut diatas, tetap melakukan berbagai maneuver baik ke Jakarta maupun diberbagai media massa, tetapi DPD Partai Golkar Provinsi Bali belum mengambil tindakan organisasi, karena lebih mempertimbangkan eksistensi Partai menyongsong Pilpres dan Pileg 2019, dan memberi ruang yang cukup agar para Ketua DPD Kabupaten tersebut diatas segera menyadari dan memperbaiki kekeliruannya.

Dengan tertangkapnya Ketut Sudikerta di Bandara Ngurah Rai pada tanggal 4 April 2019, menunjukan bahwa Keputusan DPP Partai Golkar merupakan Keputusan yang tepat dan benar. Dapat kita bayangkan kondisi Partai Golkar Bali, apabila tidak diambil langkah cepat oleh DPP, maka selama bulan Desember 2018 s/d 4 April 2019 Partai Golkar Bali akan terus tersandera diberbagai media massa, sedangkan tanggal 17 April 2019 Pilpres dan Pileg 2019 dilaksanakan. (rls/bpn/tim)