Sabtu, Oktober 24, 2020
Beranda Bali Denpasar Dicurigai ada Permainan "Mafia" di Balik Salinan Putusan Sumantra Nyangkut

Dicurigai ada Permainan “Mafia” di Balik Salinan Putusan Sumantra Nyangkut

DENPASAR, balipuspanews. com – PN Denpasar punya catatan buruk terkait dengan salinan putusan MA. Sempat heboh dengan kasus 7 salinan putusan inkrah (inkracht van gewijsde) alias berkekuatan hukum tetap, hilang di PN Denpasar tahun 2015 silam.

Bahkan kasus tersebut adalah kasus – kasus besar. Kali ini ada tanda – tanda, bahwa salinan putusan akan “dipermainkan” lantaran sampai saat ini diduga nyangkut dan tidak terlacak.

Ini terkait dengan kasus terpidana Made Sumantra yang sudah inkracht van gewijsde alias berkekuatan hukum tetap.

Tertuang dalam situs Kepanitraan MA RI, Nomor register 719K/PID/2019, pengadilan pengaju Denpasar, dengan nomor surat pengantar W24.U1/3774/HK.01/05/2019, dengan jenis permohonan K, jenis perkara PID dan klasifikasi yaitu keterangan palsu. Dengan tanggal masuk surat 20 Januari 2019, tanggal distribusi 04 Juli 2019 dengan pemohon terdakwa Made Sumantra alias I Made Sumantra, dengan tim yudisial CA.
Sedangkan hakim yang memeriksa kasasi ini adalah, Hakim P1 Maruap Dohmatiga Pasaribu SH.MH, Hakim P2 Dr. Gazalba Saleh SH.MH dan Hakim P3 Sri Murwahyuni, SH.MH. Diputuskan pada 31 Juli 2019 dengan amar putusan Tolak. Dengan hukuman 6 tahun penjara. Sejak 31 Juli 2019 sudah diputuskan, namun sampai saat ini tidak kunjung didapatkan salinan putusan.

Salinan putusan ini akan menjadi bukti kuat dalam kasus perdata lanjutan atas kasus ini, membuat ada pihak – pihak yang memainkan. Jika mengacu pada kasus tahun 2015, hilangnya salinan putusan MA atas kasus – kasus besar di PN Denpasar, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama salinan lenyap di MA, kemudian salinan nyangkut dimana – mana saat pengiriman, kemudian salinan hilang saat masuk PN Denpasar dan beberapa cara lain. Dengan situasi ini, mesti diwaspadai adanya “permainan mafia” hukum yang bermain atas kasus ini.

“Permainan salinan putusan, sempat heboh beberapa tahun silam. Mesti diwaspadai, apakah ada mafia yang memainkan dalam kasus ini?,” ujar salah satu sumber yang sebelumnya kasusnya kena masalah serupa.

Koran ini berhasil mewawancari Tim Jaksa kasus Sumantra yaitu Ketut Sujaya, yang memastikan bahwa kasasi Sumantra sudah ditolak dan MA tetap menghukum terdakwa Sumantra dengan hukuman 6 tahun

. “Kami pastikan memang kasus sudah inkrah. Kasasi Sumantra sudah ditolak oleh MA. Dan kepastikan itu, MA sudah memberitahukan LP Kerobokan agar tidak sampai lepas Sumantra,” ujar Jaksa Kejati Bali ini.

Sujaya mengatakan, yang menjadi masalah adalah ketika Jaksa sudah terus bertanya ke Panitra PN Denpasar terkait dengan Salinan atas putusan ini. Sampai saat ini belum diterima dan Jaksa belum mendapatkannya.

“Kami sudah berusaha kejar, namun tidak dapat. Kami terus cek ke Panitra, tetap saja belum sampai. Dimana nyangkut berkas Salinan putusan ini, masih saya cek,” jelas Sujaya.

Dengan kondisi ini, pihaknya mengaku tidak bisa melakukan eksekusi atas kasus ini.

“Dengan kondisi ini, kami tidak bisa melakukan eksekusi. Karena Salinan putusan itu juga penting bagi Sumantra agar jelas posisi hukumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya kasus ini berawal dari FBS sekitar tahun 1991 membeli lahan di daerah Pantai Geger, Kuta Selatan Badung, seluas 11 ribu meter persegi atau sekitar 1,1 hektar. Aset FBS ini diatasnamakan Made Sumantra, namun diatas itu ada perjanjian dan kuasa yang menyatakan aset itu milik FBS. Rencananya lahan itu akan dibagi dua, untuk hari tua Made Sumantra. Sertifikat aslinya masih dipegang oleh FBS.

Ternyata diam – diam, foto copy sertifikat yang dipegang oleh Sumantra dimohonkan sertifikat lagi dengan alasan hilang. Hingga akhirnya terbit sertifikat Salinan dari BPN. Singkat cerita dengan sertifikat Salinan inilah, Sumantra menjual tanah ini ke Hotel Mulia Bali dan akhirnya sudah terbangun hotel.

Belakangan FBS baru ingat jika sempat membeli lahan di sekitaran Pantai Geger. Dan setelah ditelusuri, ternyata sudah jual oleh Sumantra dan menjadi Hotel Mulia Bali. Merasa aneh, karena sertifikat aslinya masih dipegang, akhirnya FBS melaporkan Sumantra ke Polda Bali. Laporannya terkait keterangan palsu terhadap surat otentik (Sertifikat) yang berada di Hotel Mulia Bali. Kasus ini sudah vonis PN Denpasar Nomor 1333/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 25 Feb 2019 divonis 4 tahun dan MS banding, kemudian PT berdasarkan Putusan PT Denpasar Nomor 15/Pid/2019/PT Dps tanggal 24 April 2019 ditingkatkan hukumannya menjadi 6 tahun. Dengan kondisi ini pihak Sumantra menempuh kasasi.

Selanjutnya FBS melanjutkan gugatan perdata terhadap Sumantra, dan akhirnya Hotel Mulia Bali juga menjadi Penggugat Intervensi. Dalam proses sidang perdata ini, FBS meninggal dunia. Ahli waris memutuskan untuk mengehentikan gugatan ini, lantaran masih dalam duka mendalam.

Namun PN Denpasar melalui hakim yang memimpin sidang ini Dewa Budi Watsara tetap inggin melanjutkan sidang, walaupun mengabulkan pencabutan gugatan dari ahli waris FBS. Artinya hakim melanjutkan sidang dengan Penggugat Intervensi dan tergugat Made Sumantra. Sikap hakim aneh ini memicu perdebatan sengi tantara hakim dan pengacara ahli waris yaitu Willing Learned. Hingga akhirnya ahli waris diberikan menanggapi gugatan intervensi Hotel Mulia Bali dan pihak ahli waris akhirnya memilih untuk melanjutkan sidang alias memutuskan berjuang penuh walaupun sebelumnya memilih mundur. (rls/bpn/tim)

- Advertisement -

Warga Temukan Orok di Parit Areal Jogging Track Sanur Kauh

SANUR, balipuspanews.com - Penemuan orok membusuk berlangsung di pinggir parit areal jongging track di Jalan Prapat Baris, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (23/10/2020) sekitar...

Tak Hiraukan Teguran, Pabrik Penyulingan Daun Cengkeh Akhirnya Ditutup Paksa

Sebuah tempat usaha penyulingan daun cengkeh yang berada di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada ditutup paksa oleh tim Satpol PP Kabupaten Buleleng. Hal itu dilakukan sebab pemilik tempat tidak menghiaraukan teguran petugas, sehingga Pol PP lalu bertindak tegas menutup paksa usaha penyulingan daun cengkeh yang beroperasi dan dianggap menimbulkan polusi udara.
Member of