Pembahasan Perda Desa Adat
Pembahasan Perda Desa Adat
sewa motor matic murah dibali

JAKARTA, balipuspanews.com – Kementrian Dalam Negeri(Kemendagri) Jakarta luluh setelah DPRD Provinsi Bali mendatangi gedungnya di Jakarta, dipastikan tidak ada penghapusan materi hak desa berskala lokal.

“Ya kembali ke item, itu hasilnya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta usai diterima
Direktur Hukum dan Perundangan Depdagri, Supoyo.

Seperti diberitakan sebelumnya Komisi IV DPRD Bali akan mendatangi Depdagri lantaran penghapusan materi tentang hak desa berskala lokal desa adat.

“Setelah di fasilitasi ada yang kurang pas dan perlu kita berikan penjelasan ulang, kita akan datang Senin (29/4/2019) pagi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta usai membahas hasil Fasilitasi kemendagri terhadap perda desa adat yang telah di kirim ke Kemendagri di gedung DPRD Bali, Sabtu (27/4/2019).

Hal yang kurang pas dimaksud, jelas Man Parta demikian pria ini disapa pihak Depdagri telah menghapus materi tentang Hak Desa berskala lokal desa adat yaitu kewenangan mengelola perkebunan, pertanian dan peternakan.. pangan dan kerajinan serta kelistrikan, tapi menurut kami ini sangat penting karena selama ini sudah ada desa adat melaksanakan hal hal itu, jadi kita akan ke kementerian untuk menjelaskan itu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta usai membahas hasil Fasilitasi kemendagri terhadap perda desa adat yangctelah di kirim ke Kemendagri di gedung DPRD Bali, Sabtu (27/4/2019).

Selain itu akan dijelaskan soal sumber pendapatan desa adat, disamping pendapat Asli, pendapatan dari padruwen desa adat dari dunia, juga APBN dan APBD.

“Kita mencantumkan kata wajib, tapi Depdagri mengganti dengan kata dapat.karena hirarki peraturan tidak boleh peraturan dibawahnya pemerintah bawahan mewajibkan pemerintah atasan,” ujara politisi yang meraih suara 120 ribu lebih dari Dapil Bali pada pemilihan legislatif 2019.

Begitu juga dengan dihapusnya Majelis kabupaten dan kecamatan, pihaknya akan n jelaskan kembali..bahwa Majelis sudah ada sejak dulu diatur dalam Perda Desa Pekraman.
” Majelis Agung, Madya dan Alit bukan hal yang baru., jadi kita akan jelaskan ke pusat,” jelasnya. (art/bpn/tim)

.