Diduga Langgar Aturan Keimigrasian, Pasutri asal Belarusia Dideportasi

Pasangan suami istri (pasutri) asal Belarusia, berinisial SB,32, dan istrinya berinisial VK,30, dideportasi ke negaranya, Selasa (26/01/2021) malam

DENPASAR, balipuspanews.com – Diduga melanggar aturan keimigrasian, pasangan suami istri (pasutri) asal Belarusia, berinisial SB,32, dan istrinya berinisial VK,30, dideportasi ke negaranya, Selasa (26/01/2021) malam.

Kedua pasutri yang dideportasi membawa kedua balitanya itu diberangkatkan melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dengan pengawalan ketat pihak Imigrasi Bali.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamaruli Manihuruk, pasutri asal Belarusia itu dideportasi, pada Selasa (26/01/2021) sekitar pukul 21.40 WITA. Pengawasan keberangkatan dan pendeportasian ini dilaksanakan oleh Tim Inteldakim Kantor Imigrasi kelas II TPI Singaraja.

“Deportasi dilakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta dengan penerbangan Turkish Airlines TK-57 (Jakarta-Istanbul) dengan tujuan akhir Minsk, Belarusia,” ungkap Jamaruli, Rabu (27/01/2021).

Dijelaskannya, kedua pasutri WNA asal Belarusia itu dideportasi berdasarkan pengaduan masyarakat disertai penyelidikan bahwa kedua pasutri itu terindikasi melanggar aturan keimigrasian.

Dimana pasutri itu diketahui telah memproduksi, mempromosikan, serta memasarkan produk natural seperti sabun, shampo, tooth powder di sekitar Amed, Karangasem.

“Keduanya terbukti melanggar aturan keimigrasian,” ungkap Jamaruli.

Sehingga kata Jamaruli, keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendeportasian karena telah melakukan perbuatan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Jadi, keduanya kembali ke negaranya beserta kedua orang putra yang berusia 4 tahun dan 1 tahun,” tutur Jamaruli.

Dilanjutkannya, pelaksanaan pengawasan keberangkatan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

“Diharapkan dengan adanya tindakan administratif keimigrasian ini dijadikan sebagai bentuk nyata penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II  TPI Singaraja,” beber Jamaruli tegas.

Penulis : Kontributor Denpasar 

Editor : Oka Suryawan