Didukung DPR RI, Keinginan PLKB non PNS Dapat Keppres Pengangkatan Jadi PNS

Ketua Forum PLKB non PNS, Ni Ketut Adriani saat menyampaikan tuntutan Para Tenaga Honorer dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2020)
Ketua Forum PLKB non PNS, Ni Ketut Adriani saat menyampaikan tuntutan Para Tenaga Honorer dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2020)

JAKARTA, balipuspanews.com – Sejumah organisasi tenaga honorer mendesak DPR RI untuk meminta pemerintah Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes.

Desakan disampaikan Forum Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Usia 35 tahun (GTKHNK 35+) dan Para Tenaga Honorer Provinsi Riau dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Para tenaga honorer tersebut datang dari berbagai daerah dan mewakili ribuan rekan-rekan di seluruh Indonesia untuk diangkat menjadi PNS.

Para tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun itu mengeluhkan, bahwa selama ini mereka tidak mendapat apresiasi yang selayaknya dari pemerintah. Dan berharap agar negara memberikan penghargaan dan kepastian hukum, dan menuntut agar Presiden mengeluarkan Keppres pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes.

Baca Juga :  Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Hadapi Krisis Pertalite

Ketua Umum Forum PLKB non PNS, Ni Ketut Adriyani mengungkapkan organisasinya merupakan dari perwakilan dari seluruh Indonesia.

“Yang hadir di ruangan ini ada 12 perwakilan provinsi, ada dari Sumut, Aceh, Bengkulu, Sultra, Sulsel, Banten, Jawa Barat, dan daerah lainnya,” kata Adriyani dalam RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal.

Menurut Adriyani. nasib para (PLKB) non PNS yang berada bawah naungan BKKBN sebenarnya tidak jauh beda dengan guru honorer yang status kepegawaiannya terkatung-katung karena sudah puluhan tahun mengabdi tetapi tidak diangkat sebagai PNS.

Adriyani mengungkapkan nasib mereka semua sama, bahkan ada diantara teman-temannya yang tidak mendapat gaji.

“Kami ini berada di pemerintahan tapi kami sendiri tidak dilindungi oleh pemerintah,” singgungnya.

Baca Juga :  KIB Diharapkan Segera Wujudkan Politik Persatuan ke Dalam Program

Hal lain yang juga diungkap mengenai status PLKB non PNS. Seperti Andriyani yang berada di Bali. Ia mengaku statusnya saat ini dianggap sebagai petugas daerah. Tetapi apabila mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya pengelolaan PLKB dikelola oleh pemerintah pusat.

“Itu yang menjadi keberatan kami juga,” sebutnya.

Selain itu, Andriyani juga menyinggung adanya surat dari BKKBN Pusat yang meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB mengadakan formasi khusus agar PLKB non PNS bisa dimasukan dalam rekrutmen PNS dengan jalur khusus karena pertimbangan lamanya pengabdian mereka di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas Anggota Komisi II DPR RI mendukung tuntutan para tenaga honorer.

Baca Juga :  PEKAT Cabut Laporan di MKD DPR RI, Sepakat Dukung Penuh Penuntasan Kasus Brigadir J

“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya agar guru, tenaga kependidikan honor dan GTKHNK 35+ dan Petugas Keluarga Berencana untuk segera dapat diproses, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau P3K,” tegas Syamsurizal.

Senada, Anggota Komisi II DPR RI Bambang Patijaya menegaskan para tenaga honorer yang telah mengabdi pada negara membutuhkan penghargaan dan kepastian hukum, oleh sebab itu harapan mereka harus diperjuangan pemerintah dan layak mendapat apresiasi.

“Kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan tenaga pendidik (tendik) GTKHNK 35+ secara nyata. Mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, mereka ini orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum,” tegas Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan