Jumat, Februari 23, 2024
BerandaNasionalJakartaDidukung, Keinginan Presiden Jokowi Hadirkan Aturan Publisher Rigth Bagi Platform Digital Global

Didukung, Keinginan Presiden Jokowi Hadirkan Aturan Publisher Rigth Bagi Platform Digital Global

JAKARTA, balipuspanews.com – Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan aturan mengenai publisher right (hak penerbit) mendapat dukungan penuh berbagai pihak.

Aturan tersebut untuk menciptakan ekosistem digital dengan kompetisi yang adil antara pers dengan platform digital global, seperti Google, Facebook, YouTube, Twitter dan lainnya dengan platform digital lokal.

“Sehingga bisa memperkuat pers nasional yang tidak hanya sehat secara ketentuan jurnalistik, melainkan juga sehat secara ekonomi. Sekaligus mencegah terjadinya digital feodalism,” ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Bamsoet yang hadir secara langsung pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, di Kendari, Sulawesi Tenggara menjelaskan Presiden Jokowi menawarkan ketentuan mengenai publisher right bisa diatur dalam tiga pilihan.

Aturan tersebut bisa ditempuh melalui revisi undang-undang yang sudah ada, melahirkan undang-undang baru, atau diatur dalam peraturan pemerintah.

“Presiden Jokowi juga mengajak insan pers untuk ikut memilih pilihan mana yang paling baik untuk diambil,” imbuhnya.

BACA :  Perumda Swatantra Coba Kendalikan Harga Beras di Buleleng

Dengan peraturan mengenai publisher rights atau hak penerbit di Indonesia diharapkan dapat mengatasi dominasi platform digital.

Hak penerbit ini berisi hak pengelola media untuk mengatur dan mengurangi dominasi berlebihan platform digital.

Aturan tersebut dinilai sangat diperlukan agar konvergensi media bisa memberikan peluang yang sama baik untuk media massa konvensional maupun media baru, seperti platform over-the-top (OTT).

Menurut Bamsoet, berbagai negara sudah merancang regulasi terkait publisher right. Antara lain Australia yang telah mengesahkan News Media Bargaining Code, serta Korea Selatan yang baru saja menerapkan amandemen undang-undang bisnis telekomunikasi, Telecommunication Business Act.

“Kedua peraturan tersebut mendukung media jurnalistik di tengah disrupsi teknologi,” terang Bamsoet.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular