Anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK)

JAKARTA, balipuspanews.com- Anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) tak gentar dengan laporan dari I Nengah Yasa Adi Susanto, krama Banjar Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

“Biasa saja, itu resiko seorang pejabat. dan kita tidak pernah gentar ya,” kata DPD RI Arya Wedakarna (AWK) ketika dikonfirmasi terkait masalah pelaporan dirinya ke BK DPD RI, Kamis (13/2/2020).

Lebih jauh, Wedakarna menyampaikan terkait laporan ke BK itu kan dilakukan oleh oknum, bukan institusi.

” Saya berkawan baik dengan Bendesa Adat Bugbug, dan beliau tidak mempermasalahkan kehadiran saya karena saya hadir karena undangan warga Bugbug juga ( surat terlampir ). jadi sesuai UU MD3 /2018 seorang senator wajib hadir saat diundang, kita netral, apalagi diundang dengan surat resmi,” ujarnya.

Dan saat rapat di Bugbug juga ada Bupati, Kerta Desa, DPRD, Polri dan semua baik baik saja.

“Bukti rekaman rapat 2 jam ada di youtube AWK. Bahkan AWK melindungi Desa Adat dengan menyarankan agar masalah yg ada di Desa Adat jangan dibawa ke ranah hukum, karena di Perda Adat ada Kerta Desa. Sebaiknya masalah didesa diselesaikan didesa dulu,tidak elok sesama orang Bali harus melapor,” ujarnya.

Menurutnya menanggapi masalah pelaporan ini dengan biasa saja.

“Jadi saya biasa saja menanggapi hal ini, malah kalau tdk terbukti ya mereka bisa malu sendiri,” katanya.

Sambungnya, Di Pemilu 2014 dan 2019 Bugbug ini basis AWK.

“Saya yakin rakyat Bugbug sangat baik kepada saya. Buktinya Bendesa Adat dan prajuru malah senang AWK tedun atau turun, ” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Kisruh kedatangan Anggota DPD RI Arya Wedakarna ke Desa Adat Bugbug, Karangasem, 30 Januari 2020 lalu berlanjut pada pelaporan AWK ke Badan Kehormatan DPD RI, Kamis, (13/2) siang.

Sang pelapor adalah I Nengah Yasa Adi Susanto, krama Banjar Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem yang diajak berseteru oleh AWK saat rapat dengar pendapat di Wantilan Desa Adat Bugbug.

Jero Ong, demikian putra dari Jero Kaleran Desa Bugbug, Karangasem ini biasa dipanggil menegaskan bahwa pihaknya melaporkan AWK ke BK DPD RI agar ke depannya anggota DPD ini lebih berhati-hati, lebih sopan, dan beretika dalam menyampaikan pandangan atau pendapat di muka umum; bukan justru memprovokasi masyarakat. (Art/BPN/tim)