DIM Tentang Koperasi Ditunda di RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Rapid Badan Legislasi DPR RI secara virtual membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan koperasi, riset dan teknologi, Rabu (3/6/2020)
Rapid Badan Legislasi DPR RI secara virtual membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan koperasi, riset dan teknologi, Rabu (3/6/2020)

JAKARTA, balipuspanews.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat menunda pembahasan pasal-pasal tentang koperasi dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Penundaan diputuskan karena pijakan tentang koperasi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pembahasan DIM Nomor 130-148 tentang koperasi kita tunda, sebab masih harus mempelajari amar putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,” ucap Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Penegasan disampaikan Supratman saat rapat lanjutan memimpin rapat kerja dengan pemerintah melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Pada rapat kali ini membahas DIM RUU Cipta Kerja terkait Bab V yang meliputi Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, kemudian Bab VII meliputi dukungan riset dan inovasi.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta agar Baleg mendalami pembahasan mengenai riset dan inovasi yang dikolaborasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

“Riset dan inovasi tidak bisa melepaskan diri dari undang-undang yang telah disahkan yaitu UU 11 Tahun 2019. Dalam, Pasal 46 mengatur secara khusus badan usaha yang didalamnya yaitu BUMN (dalam pengembangan riset dan inovasi), kita perlu melihat mendengar sejauh mana kesiapan terkait ini,” kata Ledia.

Penulis/Editor : Hardianto/Artayasa