Dinas Perkimta Targetkan Satu Tim PSU Tahun ini, Tanggulangi Lingkungan Kumuh di Perumahan

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Ni Nyoman Surattini, ST
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Ni Nyoman Surattini, ST

BULELENG, balipuspanews.com – Permasalahan fasilitas umum di beberapa perumahan yang masih banyak dinilai kurang layak seperti jalan rusak, saluran air limbah yang macet, dan beberapa fasilitas yang tidak terpelihara sehingga hal tersebut memunculkan kesan bahwa lingkungannya kumuh.

Untuk menghindari lingkungan yang kumuh dan keberlangsungan sarana prasarana yang ada di masing-masing perumahan, Dinas Perkimta membentuk Tim Verifikasi dan Tim Sarana, Prasarana dan Utility (PSU) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor 590/387 HK tahun 2020.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Ni Nyoman Surattini, ST menjelaskan untuk tahun 2020 ini menargetkan 1 PSU sudah diserahkan ke Pemerintah (Pemkab) Buleleng.

Untuk mewudjudkan target tersebut pihaknya telah membentuk beberapa tim diantaranya Tim verifikasi penyerahan PSU dan tim Sekretariat penyerahan PSU sesuai dengan hasil rapat Kordinasi dengan KPK. Dari hasil rapat tersebut pihaknya mendapat saran untuk membuat PSU.

“Dari itu kita langsung membuat schedule Prasarana, Sarana, dan Utilty tersebut,” singkatnya, Selasa (27/10/2020).

Bahkan pihaknya segera akan mengadakan pertemuan dengan 3 asosiasi pengembang di Buleleng yaitu Himpera, DPC REI dan DPC Pengembang Indonesia untuk menentukan PSU mana yang akan diserahkan menjadi aset Pemerintah Buleleng.

“Syarat PSU itu bisa diserahkan harus dalam keadaan baik,” imbuhnya.

Sehingga tujuan adanya PSU adalah untuk menjamin bekelanjutan dan peliharaan, pengelolaan prasarana kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkikan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya, sarana fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan budaya, utilitas sarana penunjang pelayanan.

Prasana yang dimaksud itu seperti jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah dan hujan, dan juga saluran pembuangan sampah, sarana yang di maksud juga seperti praniagaan, pendidikan, olahraga dan kesehatan. Dan utilitas jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telpon Terkait dengan program baru itu pihaknya menegaskan akan diberikan nya sanksi terhadap pengembang jika tidak segera melaporkan PSU ke pemerintah.

“Kita usahakan minta kesadaran mereka, agar dapat menyerahkan PSU dengan kondisi baik dan sesuai syarat atau ijin PSU tersebut,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan