Senin, Februari 26, 2024
BerandaDenpasarDipandang Sebelah Mata, ABPEDNAS Sampaikan Aspirasi ke Dewan

Dipandang Sebelah Mata, ABPEDNAS Sampaikan Aspirasi ke Dewan

DENPASAR, balipuspanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menerima audiensi Pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Bali, Senin (11/01/2021).

Audiens diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry bersama Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, SH.,MM., dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, Dra. Utami Dwi Suryadi.

Dalam audiensinya ABPEDNAS Bali menyampaikan aspirasi ingin mempejuangkan peran serta tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di masing-masing Desa se-Bali.

Sebab, selama ini peran BPD dipandang sebelah mata dan dinilai jauh dari kesetaraan dan keadilan. Padahal, BPD Bali memiliki peran penting dan posisi yang strategis di Desa karena keberadaannya sebagai representasi warga desa.

Apalagi, dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, berperan sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Sugawa Korry mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Gubernur Bali agar diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub). Sehingga, kesejahteraan para anggota BPD bisa terwujud dan setara dengan perangkat desa lainnya.

BACA :  Gelar Safer Internet Day, Kemenko PMK Dorong Upaya Perlindungan Anak di Ranah Daring

Kendati demikian, Politisi senior partai berlambang beringin ini berharap agar dalam melaksanakan tugasnya, para anggota BPD proaktif dan tahu aturan dalam menjalankan tugasnya membangun desa.

Menurutnya, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun desa. Di samping itu, anggota BPD juga diharapkan berperan proaktif dan menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tingkat desa.

“Kami berharap peran dan hak-hak pengurus BPD diperhatikan, karena BPD memiliki tanggungjawab yang begitu besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, serta mengawasi kinerja Kepala Desa,” ungkap Ketua Pengurus DPD ABPEDNAS Bali, I Wayan Madra Suartana bersama perwakilan pengurus ABPEDNAS Kabupaten/Kota se-Bali, Senin (11/01/2021).

Madra mengatakan ABPEDNAS telah terbentuk sejak 17 Januari 2020 dan dikukuhkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada 14 Oktober 2020. Anggotanya berjumlah 4.912 orang anggota BPD dari 636 Desa di Bali.

Sehingga, para anggota ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kendatipun dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 ada ketentuan 30% dari belanja APBDes dapat mendanai tunjangan dan operasional BPD, namun tidak ditegaskan besarannya.

BACA :  Astra Motor Bali Siap Bekerjasama dengan AMSI Bali

Sebaliknya, Siltap dan tunjangan termasuk jaminan kesehatan Kepala Desa, Sekdes, dan Perangkat Desa lainnya sudah ditentukan besarannya.

“Kami berharap DPRD hendak berperan aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota. Memang betul besaran tunjangan anggota BPD ditentukan sesuai kemampuan daerah yang diatur melalui Perda masing-masing, tetapi besaran tunjangan BPD yang diterima sangat tidak mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Semestinya ada standar minimal yang layak untuk tunjangan BPD, misalnya diambil minimal UMK kebupaten/kota,” pungkasnya mengakhiri.

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular