Belasan karyawan Perusahan Daerah (Perusada) Bali yang dipekerjakan PT Citra Indah Peraya Lestari (CIPL) Kamis (12/9) harus menelan kekecewaan
Belasan karyawan Perusahan Daerah (Perusada) Bali yang dipekerjakan PT Citra Indah Peraya Lestari (CIPL) Kamis (12/9) harus menelan kekecewaan
sewa motor matic murah dibali
NEGARA, balipuspanews.com – Belasan karyawan Perusahan Daerah (Perusada) Bali yang dipekerjakan PT Citra Indah Peraya Lestari (CIPL) Kamis (12/9) harus menelan kekecewaan. Penyebanya karena mediasi untuk membahas hak-hsk mreka gagal lantaran DireksiI PT CIPL tidak hadir.
Mediasi antara karyawan Perusda Bali yang dipekerjakan di unit perkebunan karet di Pulukan, Pekutatan dengan Direksi PT CIPL isedianya digelar Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSTK) pemkab Jembrana. Namun sampai tiga jam menunggu, pihak Direksi PT CIPL selaku pelaksana kerjasama operasi (KSO) tidak ada kabar. Begitupula Direksi Perusda Bali hanya diwakili Kepala Unit Perkebunan Pulukan, I Ketut Nasa Adiputra, Kabid Hubunganndustrial, I Nyoman Gede Suda Asmara dan sejumlah Pengawas Ketenagakerjaan sehingga batal digelar.
I Nyoman Sugama (60) karyawan asal Banjar Koprahan, Pekutatan mengaku persoalan keterlambatan pembayaran gaji dari PT CIPL selaku perusahaan yang mempekerjakan, tidak kali ini saja terjadi  tetapi sering terlambat. “Sekarang sudah 2,5 bulan,” ujarnya. Karena belum dibayar maka dirinya dan karyawan lain tidak bisa membayar hutang untuk kebutuhan hidupnya termasuk tungakan urunan di adat.
Nengah Suardana, 45, karyawan asal Banjar Pasar, Pekutatan mengaku pihak PT CIPL memotong gaji 60 orang karyawan produksi dengan alasan sanksi. “Potongan sampai Rp 190 ribu. Katanya kami kena sanksi karena bagian 450 pohon perorang itu tidak bisa disadap semua. Padahal setiap bulan target kami melebihi” ujarnya. Kadek Suyasa,52, menya.paikan ada beberapa pohon karet yang tidak bisa disadap karena tidak bisa dijangkau seperti tertutup semak belukar, “Mandor tidak pernah ngecek. Padahal kebun tidak pernah dirawat, hanya dicari hasilnya saja” ungkapnya.
Mereka juga  mengaku tidak bisa menggunakan layanan JKN untuk berobat karean diduga iuran BPJS Kesehatan mereka tidak dibayarkan sehingga diblokir. Padahal tetap ada potongan BPJS. Bahkan tidak sedikit karyawan yang tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dari perusahaan lantaran status Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah tidak dirubah menjadi Penerima Upah. “Kami kalau berobat bayar karena BPJS diblokir. sarana kerja juga tidak diberi” ujarnya.
Karyawan juga mengaku hingga kini tidak diberitahu lokasi kantor PT CIPL, mereka sempat  dipertemukan 15 Mei lalu tetapi tidak ada solusi apapun.
Sementara, Kepala Unit Perkebunan Pulukan, I Ketut Nasa Adiputra mengatakan pihak Direksi Perusdmia Bali tidak bisa hadir dan dirinya yang mewakili. Sedangkan Direksi PT CIPL tidak bisa dihubunginya.
Pengawas Ketenagakerjaan, I Ketut Bagia mengatakan masukan karyawan ini akan didokumentasikan. “Nanti jika mediasi tetap gagal, bisa dijadikan bahan menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (HI)” tandasnya. Kabid HI, Nyoman Gde Suda Asmara menyampaikan mediasi akan kembali dilakukan Senin (16/7). (nm/bpn/tim)