Disetujui Komisi VIII DPR, Realokasi Anggaran Tahun 2020 di Ditjen Bimas Hindu sebesar Rp 17,3 Miliar

Ket foto: Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Fachrul Razi membahas usulan optimalisasi dan realokasi anggaran Kemenag RI Tahun Anggaran 2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Realokasi anggaran tahun 2020 Ditjen Bimas Hindu ditetapkan sebesar Rp 17,3 miliar.
Ket foto: Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Fachrul Razi membahas usulan optimalisasi dan realokasi anggaran Kemenag RI Tahun Anggaran 2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Realokasi anggaran tahun 2020 Ditjen Bimas Hindu ditetapkan sebesar Rp 17,3 miliar.

JAKARTA, balipuspanews.com- Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan optimalisasi dan realokasi Anggaran Kementerian Agama Rl Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.515.699.260.868. Dari jumlah tersebut, realokasi anggaran di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) ditetapkan sebesar Rp 17.313.020.361.

Persetujuan realokasi anggaran Tahun 2020 Kemenag merupakan salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menag RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menag Fachrul Razi mengatakan rencana realokasi anggaran perlu dilakukan dalam rangka memastikan seluruh anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Agama secara maksimal.

“Sejalan dengan itu, sesuai arahan Bapak Presiden dalam Sidang Paripurna Kabinet diminta seluruh kementerian/lembaga segera melakukan penyerapan anggaran untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucap Menag.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, maka Kementerian Agama melakukan langkah-langkah identifikasi terhadap belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. “Dalam hal ini khususnya belanja pegawai operasional dan belanja perjalanan dinas dan paket meeting yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat respon kebijakan nasional dalam pencegahan Covid-19 perlu dilakukan realokasi,” ujarnya.

Menag memastikan rencana realokasi anggaran dari hasil optimalisasi tidak aan berdampak ada pengurangan anggaran kegiatan-kegiatan prioritas, baik prioritas nasional, maupun prioritas kementerian, termasuk berbagai kegiatan responsif Covid-19 yang telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Agama Tahun 2020.
“Seperti anggaran bantuan dampak Covid-19 kepada pendidikan keagamaan yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI, dan saat ini sedang pencairan dan pendistribusian ke daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kemenag mengupayakan optimalisasi dari hasil perjalanan dinas atau paket pertemuan sebesar Rp 326 miliar. Kemudian Kemenag juga harus mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2020 melalui optimalisasi dan realokasi yang dikoordinasi Sekretaris Jenderal Kemenag.

“Kita menyetujui realokasi anggaran Kemenag sebesar Rp 1,5 triliun tetapi dengan catatan dalam melaksanakannya Kemenag harus memperhatikan pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untu diketahui, alokasi anggaran Kemenag pada tahun 2020 mencapai Rp 65 triliun. Kemudian untuk anggaran tahun 2021 Kementerian Agama RI telah mengajukan anggaran sebesar Rp 66.673.486.995.000 dalam Pagu Indikatif Kemenag Tahun 2021. Dari jumlah tersebut anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar Rp 803.751.044.000 atau 1,21 % dari Pagu Indikatif.

Penulis/Editor : Hardianto