DKPP Berhentikan Dua Penyelenggara Pemilu dari Jabatan Ketua

Dokumentasi - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad selaku pimpinan sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021). (Foto : Humas DKPP)
Dokumentasi - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad selaku pimpinan sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021). (Foto : Humas DKPP)

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 15 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).

Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras disertai Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada dua penyelenggara Pemilu yaitu Ketua KPU Kabupaten Kaur, Meixxy Rismanto dalam perkara 158-PKE-DKPP/XI/2020 dan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kertanegara, Erlyando Saputra dalam perkara 196-PKE-DKPP/XII/2020.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Erlyando Saputra selaku Ketua KPU Kabupaten Kutai Kertanegara terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua Majelis, Prof. Muhammad membacakan putusan perkara nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Tetap kepada Teradu Meixxy Rismanto selaku Ketua KPU Kabupaten Kaur sejak dibacakannya putusan ini,” lanjut Muhammad saat membacakan putusan 158-PKE-DKPP/XI/2020.

Dari 15 perkara yang dibacakan putusannya melibatkan 78 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah Peringatan (15), Peringatan Keras (8), dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua (2). Sedangkan 53 penyelenggara pemilu mendapat Rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Selain itu, DKPP mengeluarkan Ketetapan untuk perkara 4-PKE-DKPP/I/2021 dengan Teradu Koordinator Sekretariat Kabupaten Sidrap, Edi Irwanto Malik dan Bendahara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidrap, Al Verstiny Kholida.

DKPP menetapkan pengaduan perkara tersebut batal demi hukum dan tidak bisa dilanjutkan karena kedua Teradu tidak lagi berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyeleggara Pemilu.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP yang bertindak sebagai Ketua Majelis, Prof. Muhammad didampingi Anggota DKPP sebagai Anggota Majelis, yaitu Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati.

Penulis : Hardianto 

Editor : Oka Suryawan