Evaluasi Kinerja BPR 2018 di Hotel Trans, Kuta

Badung, balipuspanews.com –  Mendorong terwujudnya penguatan permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menertibkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Penyediaan Modal Minimum BPR.

“Adapun penyediaan modal inti minimum bagi BPR ditetapkan sebesar RP 6 milliar,” kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah usai acara Evaluasi Kinerja BPR 2018 di Hotel Trans, Kuta, Selasa (4/12).

Dalam POJK itu BPR wajib memiliki rasio memiliki mengatur kecukupan modal minimal sebesar 12 persen dan rasio modal inti sebesar 8 persen, paling lambat harus dipenuhi tanggal 31 Desember 2019.

Disisi lain pada kesempatan yang sama juga disampaikan pada tahun 2018 ini masih ditemukan adanya fraud yang cukup material seperti kredit fiktif dan transaksi tidak tercatat.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPR dilarang untuk melakukan distribusi laba ( pembayaran deviden kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus dan pembayaran insentif  yang sifatnya non operasional).

Secara umum kinerja perbankan Bali hingga September 2018 tumbuh positif, namun mengalami perlambatan, tercermin dari total asset perbankan mencapai Rp 130, 00 triliun dengan pertumbuhan mencapai 6,75 persen, atau lebih lambat dibandingkan periode tahun sebelumnya (September2017, red) yang tumbuh 10,26 persen.

Hal tersebut disebabkan  pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan proses konsolidasi perbankan masih berlanjut akibat beberapa factor eksternal seperti bencana alam Gunung Agung dan Gempa Bumi.

“Kita bisa lihat , pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dengan peran optimal dalam pembiayaan ke sector-sektor produktif, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan massyarakat dapat tercapai” ungkapnya.

Lebih lanjut,  Hizbullah mengatakan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara saat ini mengawasi 180 BPR, yang masing-masing tersebar di Provinsi Bali sebanyak13 6 BPR  (135 BPRK dan 1 BPRS), dan di Provinsi NTB sebanyak 32 BPR (29 BPRK dan 3 BPRS), dan di Provinsi NTT sebanyak 12 BPR(BPRK).

Disisi lain, pada kesempatan yang sama  Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengaku  mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan dalam  rangka Evaluasi Kinerja BPR 2018 Provinsi Bali dan OUTLOOK Ekonomi 2019 . (Budiarta/bpn/Tim)