Selasa, Oktober 20, 2020
Beranda Nasional Jakarta DPR Belum Satu Suara soal Kewenangan Penyadapan Jaksa

DPR Belum Satu Suara soal Kewenangan Penyadapan Jaksa

JAKARTA, balipuspanews.com – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) memberi ruang bagi jaksa memiliki kewenangan menyadap.

Dalam RUU yang diinisiasi DPR RI ini, sejumlah fraksi di DPR memiliki cara pandang berbeda terkait pemberian kewenangan penyadapan kepada kejaksaan.

Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian kewenangan penyadapan oleh jaksa penekanannya sebenarnya adalah dalam rangka pelaksanaan putusan.

“Kewenangan menyadap oleh Kejaksaan akan mengefektifkan pelaksanaan putusan hukuman utamanya pada tindak pidana korupsi,” ucap Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Supratman menjelaskan pasca putusan pengadilan masih ada tugas jaksa yaitu memastikan terpidana menjalani hukuman badan atau penjara, dan kedua kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terpidana.

Persoalan muncul apabila terpidana kemudian buron.

“Nah, kalau orangnya buron, bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan keuangan negara? Siapa yang bisa mengontrol ?” kata Supratman.

Karena itu, pemberian kewenangan penyadapan oleh jaksa penekanannya dalam rangka pelaksanaan putusan.

“Oleh karena itu, saya usulkan supaya kewenangan penyadapan dalam rangka pelaksanaan putusan khususnya di dalam tindak pidana korupsi itu diberikan kepada Kejaksaan,” kata Supratman.

Kendati demikian, Supratman mengatakan persoalan ini masih akan terus bergulir terutama akan mendapat respon dari Komisi III DPR selaku pengusul.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem DPR RI Taufik Basari mengatakan kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan berbahaya. Karena berada dalam kewenangan yang terkait dengan politik hukum atau ketertiban umum.

Akibatnya, apabila kewenangan menyadap juga diberikan kepada jaksa maka akan menjadi luas. Taufik meminta ada baiknya DPR bersama pemerintah selaku pembuat kebijakan merampungkan dulu RUU Penyadapan agar ada harmonisasi dan sinkronisasi diantara RUU yang saling beririsan.

Dalam RUU Kejaksaan RI pasal 30 ayat (5) huruf g Kewenangan Penyadapan Jaksa dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (5) berbunyi di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang termasuk pada huruf g; penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan.

Revisi Undang-undang Kejaksaan RI ini telah disepakati dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi DPR. Delapan fraksi secara bulat menyetujui RUU Kejaksaan dibahas lebih lanjut. Sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi Golkar belum menyerahkan pandangan mini fraksi.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan

- Advertisement -

Kakek Gantung Diri di Gubuk Ditemukan Oleh Cucunya

ABIANSEMAL, balipuspanews.com -Seorang cucu, Putu Darmiati, 23, tidak menyangka menemukan kakeknya, Ketut Sumerta, 65, tewas gantung diri di gubuk sawah di Pondok Subak Munduk...

Kasus Dugaan Pemerkosaan Pelajar, Diduga Terjadi di Lima Tempat Berbeda Oleh 10 Pelaku

BULELENG, balipuspanews.com - Penyelidikan terhadap kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur terus berlanjut. Kasus yang korbannya dibawah umur ini dari hasil penyelidikan sementara...
Redaksi | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik | Copyright | About Us
Member of