Jumat, Juni 21, 2024
BerandaNasionalJakartaDPR dan Pemerintah Setuju RUU KIA Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Menjadi...

DPR dan Pemerintah Setuju RUU KIA Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Menjadi UU

JAKARTA, balipuspanews.com– Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) mewakili pemerintah menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase 1000 Hari Pertama kehidupan dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU tersebut bersama pemerintah di ruang sidang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (25/3/2024).

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, seluruh Fraksi yang hadir (Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP), telah menyetujui pembicaraan tingkat I RUU Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan untuk selanjutnya dibawa dalam pembicaraan tingkat II Rapat Paripurna.

“Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan yang akan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,” ucap Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat.

BACA :  APBD Semesta Berencana Tahun 2023 Terealisasi 6,77T, dari Target 7,24 Triliun

Politisi dari Partai Amanat Nasional ((PAN) ini kemudian meminta pandangan seluruh fraksi atas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut agar naik ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Apakah RUU tentang KIA pada 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui?” tanyanya.

“Setuju,” jawab seluruh anggota Komisi VIII DPR yang hadir dalam rapat.

Dengan persetujuan di tingkat I Komisi VIII DPR itu, Ashabul Kahfi mengatakan maka RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada fase 1000 hari pertama sepakat dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU.

“Seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI menyetujui RUU Ibu dan Anak dalam fase 1.000 hari pertama awal kehidupan untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan,” kata Ashabul Kahfi.

Apresiasi Menteri Bintang

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan RUU tentang KIA pada 1000 Hari Pertama Kehidupan mengatur soal hak dan kewajiban bagi ibu dan ayah yang melewati proses persalinan. RUU itu misalnya memberi izin minimal tiga bulan bagi seorang ibu yang melahirkan.

BACA :  Semarakan HUT Kota Amlapura ke-384, 96 Pelaku UMKM Siap Ikuti Pameran

“Rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat tiga bulan pertama. Dan paling lama tiga bulan berikutnya,” kata Bintang Puspayoga.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan terdiri dari 9 bab dan 46 pasal. Di dalamnya antara lain mengatur soal hak dan kewajiban, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, yang telah menyampaikan persetujuannya untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Walaupun secara gambaran umum ada beberapa dari partai yang masih memberikan catatan,” kata Bintang Puspayoga.

Penulis: Hardianto
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular