26.8 C
Denpasar
01/07/2022, 10:06 PM
NasionalJakartaDPR Desak Pemerintah Segera Rumuskan Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

DPR Desak Pemerintah Segera Rumuskan Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

balipuspanews google news
- Advertisement -

JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus berharap pemerintah segera membuat peraturan teknis terkait aturan main pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Hal ini dinilai penting mengingat Pj Kepala Daerah merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk menduduki jabatan politik yang masa jabatannya terhitung cukup lama yaitu lebih dari 2 tahun.

“Inilah rencana yang akan kita bahas dan diskusikan itu. Saya sudah mendapatkan informasi, tetapi belum merupakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Beliau (Mendagri) sedang mencari formula-formula yang tepat, untuk merumuskan aturan-aturan main terhadap hal itu.

Kenapa? Karena jabatan ini adalah jabatan politik bukan jabatan karir,” ucap Guspardi Gaus dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Membedah Aturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Hingga saat ini Mendagri Tito Karnavian telah melantik sejumlah Pj Gubernur dan masih akan terus melantik Pj kepala daerah. Total ASN akan ditunjuk untuk mengisi 24 jabatan gubernur dan 248 bupati/wali kota yang masa jabatannya akan habis menjelang tahun 2024.

Baca :  Kunjungi Donggala, Mendag Zulkifli Hasan Pastikan Penurunan HET Migor Curah Rp 14.000/liter Bukan Hanya di Pulau Jawa

DPR dan pemerintah, sambung Guspardi sudah sepakat yaitu pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).

“Ini (masa jabatan Pj kepala daerah) bisa lebih dari 2 tahun, karena pelaksanaan pilkadanya saja 27 (November 2024-red). Saya yakinkan pengisian jabatan kepala daerah itu, dipastikan baru di tahun 2025,” sebut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Aturan teknis, menurut Guspardi dinilai perlu, karena diyakini akan banyak persoalan dan masalah dalam prosesnya. Ia mencontoh, tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan larangan bagi Anggota TNI/Polri aktif menjadi Pj kepala daerah.

Persoalan ini masih debatable, karena di internal pemerintah berpandangan bahwa putusan MK dimaksud adalah larangan TNI/Polri aktif menjadi Pj kepala daerah yang masih memegang jabatan strategis baik di lingkup Kodam, Kodim dan sebagainya.

Tapi bagi Anggota TNI/Polri aktif yang sudah mengisi jabatan di jabatan ASN lainnya dibolehkan, karena sudah disamaratakan dengan ASN lainnya.

Berkaitan dengan pengangkatan Pj kepala daerah dari TNI/Polri itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Anwar Hafid menegaskan pemerintahan daerah saat ini sudah mengadopsi sistem otonomi daerah (Otda) yang bukan lagi administratif. Oleh karena itu, prosedur pengangkatan Pjs tidak bisa lagi dengan cara lama.

Baca :  True Beauty Skincare, Tawarkan Produk Perawatan Paket Lengkap

“Prosedur pengangkatan Pj itu bukan dengan cara lama, tapi dengan yang baru yaitu aturan teknis. Begitu juga dengan TNI/Polri aktif. Merujuk pada putusan No.15 tahun 2022 Mahkamah Konstitusi (MK), UU TNI/Polri, UU Pemda, UU Pilkada dan kecuali UU ASN, TNI/Polri aktif tidak boleh diangkat menjadi Pj kepala daerah. Kecuali mundur,” jelas Anwar Hafid.

Senada dengan Anwar Hafid, Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Nurcahyadi Suparman berpendapat sama bahwa Pj itu harus kompeten, karena tugasnya cukup berat dalam pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi.

Apalagi, masa jabatannya dua tahun ke depan, seluruh Pemda di Provinsi, Kabupaten, Kota itu semua harus sosialisasikan UU Cipta Kerja, revisi keuangan pusat daerah terkait prizinan usaha, pajak, retribusi daerah, Perda RT/RW dan lain-lain harus dikeluarkan oleh pejabat sipil hasil Pilkada,” ungkapnya.

Baca :  Vaksinasi PMK, Kunci Ternak Menjadi Sehat

Diakuinya persoalan TNI/Polri aktif menjadi Pj kepala daerah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 20 mengatur anggota TNI dan Polri boleh menduduki jabatan ASN.

Pengisian Jabatan ASN oleh Anggota TNI/Polri diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan MK menyatakan Anggota TNI dan Polri aktif yang menjabat sebagai JPT Madya atau JPT Pratama di luar institusi TNI/Polri pada sepuluh institusi Kementerian/Lembaga.

Misalnya di Kemenko Polhukam, BIN, BNN, BNPT, dan lain-lain, maka diperbolehkan menjadi Pj. gubernur dan Pj. bupati/wali kota.

Dalam Putusan MK itu mengatakan dua hal, satu, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil, terkecuali di dalam sepuluh institusi kementerian/lembaga yang selama ini sudah diatur.

Lalu kata MK sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi penjabat kepala daerah. Itu sudah putusan MK Nomor 15/2022.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

- Advertisement -
- Advertisment -

Terpopuler

Balipuspanews TV
Video thumbnail
DPRD Buleleng Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan
01:14
Video thumbnail
Sambutan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S T Tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan
00:53
Video thumbnail
Jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Suci Idul Fitri 1443 Hijriah
01:09
Video thumbnail
Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Karangasem Masih Stabil
01:11
Video thumbnail
Pelaku Illegal Logging Ditangkap Petugas TNBB
01:29
Video thumbnail
Memasuki Bulan Ramadhan, Kunjungan Wisatawan ke Desa Penglipuran Menurun
01:23
Video thumbnail
Tahap Perbaikan, Pelabuhan Padangbai Hanya Operasikan Satu Dermaga
01:27
Video thumbnail
Wujudkan Keselamatan Mudik Lebaran, Dishub Denpasar Cek Kondisi Angkutan
02:26
Video thumbnail
Nikahi Wanita Pujaan, Tersangka Narkoba Dikawal Ketat Polisi
03:03
Video thumbnail
Panen Raya, Karangasem Semakin Menggeliat Jadi Sentra Kapas
03:58
Video thumbnail
Jelang Arus Mudik, Sejumlah SPBU di Jembrana Diperiksa
02:41
Video thumbnail
Denpasar Akan Jadi Pilot Project Transisi Energi Bersih
02:29
Video thumbnail
Diserbu Pembeli, Agen Migor Curah di Pasar Negara Kehabisan Stok
01:42
Video thumbnail
Stok Solar untuk Nelayan Mulai Aman
02:17
Video thumbnail
Megangsingan Diinstruksikan Jadi Agenda Rutin Kepariwisataan
03:19
Video thumbnail
Kasus Gigitan Anjing Rabies Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan di Zona Merah
01:47
Video thumbnail
Desa Adat Gerokgak Segera Buat Upacara Pasca Sejumlah Makam Dirusak Misterius
02:47
Video thumbnail
Kue “Hati” yang Dibagikan kepada Siswa SMP di Gianyar Negatif Narkoba
03:14
Video thumbnail
Orang Tak Dikenal Bagikan Kue ke Anak Sekolah Viral di Medsos, Polisi Lakukan Pengecekan
02:09
Video thumbnail
Percetakan Terbakar, Api Hanguskan Ribuan Naskah Ujian SD dan SMP se Kabupaten Buleleng
03:27
Video thumbnail
Pertamina Buka Suara Terkait Pasokan Pertalite dan Solar
03:07
Video thumbnail
Covid 19 Melandai, Kasus DBD Melonjak di Karangasem
01:34
Video thumbnail
449 Ribu Lebih Unit Motor di Bali Nunggak Pajak
03:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Dimulai Lagi, Sejumlah Sekolah Masih Terapkan PTM Terbatas
02:09
Video thumbnail
BBM Naik, Pertalite Mulai Langka di Gianyar
01:34
Video thumbnail
April 2022, Sebagian Besar Wilayah Karangasem Diperkirakan Memasuki Awal Musim Kemarau
02:04
Video thumbnail
Harga Minyak Curah di Karangasem Merangkak Naik
01:13
Video thumbnail
Selama Tiga Bulan, Kasus Gigitan Anjing Rabies di Jembrana Tertinggi di Bali
01:24
Video thumbnail
Erick Thohir Minta Fasilitas UMKM Lokal Diperluas di Pelabuhan Sanur
02:13
Video thumbnail
Sembahyang ke Pura Besakih Kena Retribusi, Ini Penjelasan Pengelola
02:30
Video thumbnail
Harga Lebih Murah, Warga Rela Antre Beli Migor Curah
01:09
Video thumbnail
Hujan Deras di Desa Mayong, Jalan Utama Sebagian Ambles Tergerus Longsor
01:49
Video thumbnail
Warga Korban Banjir di Desa Pengambengan Mulai Mengeluh Gatal gatal
02:07
Video thumbnail
Masyarakat yang Ikut Vaksinasi dan Bawa Sampah Plastik, Dapat Sembako
02:54
Video thumbnail
Bangkitkan Heritage City Tour, Sejumlah Dokar Gratis Disediakan di Denpasar
02:06
Video thumbnail
Vaksinasi Booster Masih Rendah, Buleleng Terus Kejar Target
02:31
Video thumbnail
BOR di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng 1,72 persen
01:52
Video thumbnail
Presiden Jokowi Terima Pebalap MotoGP di Istana Merdeka
02:28
Video thumbnail
Desa Beraban dan Dauh Peken, Tabanan Ditetapkan Sebagai Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak Bersinar
03:49
Video thumbnail
Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara Disaksikan Jokowi
03:57
Video thumbnail
Denpasar Targetkan Cakupan Vaksinasi Booster Capai 50 Persen di April 2022
02:33
Video thumbnail
Seluruh RTH Dibuka, Masyarakat Diimbau Jangan Lengah Prokes
01:32
Video thumbnail
Bookingan Kamar Hotel Penonton Moto GP Mandalika di Karangasem Terancam Batal
01:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Masih Dibatasi 50 Persen
01:45
Video thumbnail
Ribuan Lebih Produk Bernilai Puluhan Juta Hasil Penindakan Loka Pom Dimusnahkan
02:37
Video thumbnail
Pendakian Lewat Jalur Pura Pasar Agung Dilarang Jelang Piodalan Purnama Kedasa
01:29
Video thumbnail
Isoter Asrama Undiksha Ditutup
01:52
Video thumbnail
Kasus Terus Melandai, Vaksinasi Booster di Buleleng Terus Digencarkan
01:49
Video thumbnail
Genjot Vaksinasi Booster, Pemkab Jembrana Juga Sediakan Hadiah Menarik
02:26
Video thumbnail
Volume Sampah di Denpasar Meningkat 20 Persen Pasca Nyepi
02:32
Member of