DPR Dorong Penegakan Hukum di Papua dan Sigi

Ket foto: Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin
Ket foto: Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

JAKARTA, balipuspanews.com- Pimpinan DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku terhadap aksi separatisme di Papua Barat dan aksi teror di Sigi, Sulawesi Tengah.

“Menyikapi perkembangan yang kita sama-sama ketahui di Papua, Papua Barat, kemudian Sulawesi, tentu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah berbicara dan melakukan support kepada pemerintahan, dalam hal ini Bapak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin, khususnya kepada aparatur penegak hukum TNI/Polri untuk menegakkan mekanisme dan aturan sesuai UU yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Kamis (3/12/2020).

Dikatakan Azis, aparat penegak hukum harus tegas terhadap pihak-pihak yang membuat kegaduhan di wilayah Papua Barat, karena posisi Papua sudah jelas berada dalam bingkai NKRI sejak jaman Hindia-Belanda.

“Khususnya di dalam konteks Papua, tentu ini merupakan bagian daripada NKRI dan kami mengharapkan TNI/Polri untuk menegakkan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur,” tegasnya.

Ketegasan dalam penegakan hukum dinilainya penting untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, penegakan hukum juga harus ditegaskan kepada para kelompok Ali Kelora yang melakukan teror di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng). Langkah tegas itu agar pelaku teror ini tidak kembali melakukan hal yang sama dikemudian hari.

“Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di Sigi yang kita sama-sama ketahui bahwa DPR men-support pemerintah, khususnya Polri-TNI, untuk melakukan pencegahan secara preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur,” jelasnya.

Untuk diketahui, Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada, Selasa (1/12). Selain mendeklarasikan kemerdekaan, Benny Wenda juga ditetapkan sebagai Presiden sementara Papua Barat.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan