DPR Minta Aparat Hukum Bertindak Tegas Terkait Dugaan Penambangan Liar di Morowali

Anggota Komisi III DPR RI, NM Dipo Nusantara Pua Upa. (Foto: DPR RI)
Anggota Komisi III DPR RI, NM Dipo Nusantara Pua Upa. (Foto: DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota Komisi III DPR NM Dipo Nusantara Pua Upa mendesak aparat hukum bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga tak memiliki izin penambangan. Dugaan penambangan illegal tersebut berpotensi merugikan negara.

“Aparat harus cepat merespon keluhan masyarakat sekitar tambang, karena aset-aset negara harus dilindungi dan diselamatkan,” kata Dipo Nusantara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Seperti diketahui, Koalisi Rakyat Selamatkan (KRS) Morowali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morowali, Senin (4/7/2022) lalu. Aksi unjuk rasa itu meminta agar aparat hukum tak membiarkan mafia tambang menjarah aset negara.

“Baik, kepolisian, KPK dan Kejaksaan harus turun tangan untuk menyelidiki dugaan kasus penambangan liar,” ujar Dipo lagi.

Baca Juga :  Brida Gelar Desiminasi Hasil Sensus, Wujudkan Database Adat

Komisi III DPR, sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, akan terus mendorong agar aparat menyelidiki kasus-kasus dugaan penambangan liar, bukan hanya di Morowali saja, namun seluruh Indonesia.

“Kita minta aparat menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan Aksi KRS Morowali, Handi mendesak wakil rakyat dan KPK untuk membantu memberantas mafia tambang di wilayah ini, teriak mereka dari atas truk, yang di sekelilingnya sudah dijaga oleh pasukan Satpol PP, kepolisian dan unsur TNI.

Bahkan Handi meminta pemerintah tak pandang bulu dalam menerapkan sanksi hukum kepada mafia tambang Morowali. Tak boleh ada tebang pilih. Apa pun posisi dan jabatannya.

Selain itu, KRS Morowali juga meminta pemerintah segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tambang.

Baca Juga :  Piala Dunia Qatar: Nasib Spanyol Di Kaki Unai Simon Di Pertandingan Maroko

“Tangkap para perambah kawasan hutan di Siumbatu dan WIUPK Blok Bahodopi Utara,” tegas mereka.

KRS Morowali juga mendesak Bupati Morowali, agar bertanggungjawab terhadap dugaan penambangan ilegal tersebut. Mereka meminta Bupati Morowali, segera melaksanakan rekomendasi DPRD Morowali.

“Kami juga meminta Bupati Morowali berdialog dengan aliansi rakyat lingkar industri,” tuturnya lagi.

Kalau perlu, Presiden Joko Widodo turun tangan menyelamatkan aset negara yang ada di Morowali, dari dugaan penjarahan mafia pertambangan.

“Hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menyelamatkan aset negara yang ada di Morowali ini, dari penjarahan para oknum,” ucap Handi.

Diyakini, kasus dugaan penambangan illegal di Morowali hanya bisa diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga :  Harga Cabai di Pasar Rakyat Gianyar Tembus Rp 40 ribu Perkilogram

“Beliau bisa memerintahkan Kapolri dan jajarannya untuk menyelidiki dugaan para oknum pemilik perusahaan tambang, yang tidak memiliki izin lengkap,” imbuhnya.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan