JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Rapat Paripurna persetujuan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisi I DPR itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengesahan, rapat paripurna diawali dengan laporan dari pimpinan Komisi I DPR terkait pemilihan Laksamana Yudo dan pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
“Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui?” kata Puan.
“Setuju,” jawab anggota dewan secara serentak.
Ucapan selamat disampaikan Puan kepada Laksamana Yudo Margono.
“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, semoga dapat menjalankan tugas dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah,” ujar Puan.
Kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, pimpinan DPR juga mengucapkan terima kasih atas darma baktinya kepada Bangsa dan Negara Indonesia.
DPR berharap kinerja dari TNI semakin baik di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo kelak. Sebagai alat pertahanan negara, TNI harus mengayomi serta bisa membuat negara serta rakyat Indonesia semakin baik ke depannya. Bukan hanya untuk masa depan TNI, tapi juga masa depan seluruh rakyat Indonesia.
“Tugas dari Panglima TNI yang baru akan sangat banyak. Bukan hanya meneruskan apa yang sudah dilaksanakan tapi juga memperbaiki dan memperkuat hal-hal yang harus dijalankan untuk bangsa dan negara,” tambahnya.
Puan berharap Yudo dapat melanjutkan program-program strategis TNI yang telah dibuat sebelumnya. Termasuk dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI.
Menurut Puan, pemenuhan MEF mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan untuk realisasi MEF sesuai kewenangannya.
“Dalam menjaga kedaulatan negara, postur kekuatan TNI sangat penting. Meski realisasi MEF menyesuaikan keuangan negara, DPR terus berupaya memberi dukungan penganggaran yang maksimal terhadap pemenuhan MEF demi tegaknya kedaulatan NKRI,” sebut Puan.
Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis). Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.
“Kita berharap TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo didukung komitmen bersama Pemerintah dan DPR dapat mencapai target MEF pada Renstra Tahap III sehingga postur pertahanan militer dapat optimal,” paparnya.
Puan juga meminta Laksamana Yudo dapat menjaga soliditas TNI. Selain itu, Yudo diharapkan dapat menjamin netralitas TNI serta tidak terlibat politik praktis.
“Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik. Prajurit TNI harus dapat menjaga netralitas,” tegas Puan.
DPR mendukung visi misi Laksamana Yudo dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI. Selain itu, DPR juga siap mengawal peningkatan kesiapan operasional satuan TNI, penguatan operasi gabungan antar matra TNI, dan pemantapan implementasi reformasi wilayah birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI yang menjadi visi misi Laksamana Yudo.
“Sehingga prajurit-prajurit TNI dapat menjadi Patriot NKRI yang profesional, modern, dan tangguh,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Di sisi lain, TNI juga diminta terus menjaga sinergitas dengan Polri. Sinergitas yang baik antara TNI dan Polri disebut dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
“Rakyat menantikan prestasi Laksamana Yudo memimpin TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sebut Puan.
Hasil pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Yudo dapat segera dilantik sebagai orang nomor satu di jajaran TNI.
“Setelah hari ini tinggal menunggu pelantikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Semoga Laksamana Yudo dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik seperti yang diharapkan rakyat,” ungkap Puan.
Sementara itu, Laksamana Yudo Margono yang ikut konferensi pers bersama Puan menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR. Ia berjanji akan melanjutkan dan meningkatkan program-program strategis Jenderal Andika Perkasa.
“Dan ke depan sesuai dengan kehendak rakyat sesuai tugas dan fungsi Panglima TNI, akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Laksamana Yudo Margono.
Laksamana Yudo lalu merinci hal-hal prioritas yang akan dilakukannya usai dilantik sebagai Panglima TNI. Salah satunya mengenai program pengamanan daerah-daerah rawan seperti di perbatasan serta terkait dengan persoalan Laut Cina Selatan dan Papua.
“Lalu kami akan evaluasi kondisi sekarang ini. Kalau bagus dilanjutkan, kalau ada yang kurang-kurang akan dilengkapi untuk ke depan menjadi lebih bagus,” urainya.
Tak hanya itu, Laksamana Yudo juga memastikan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“TNI sejak dulu tugasnya berperang. Saya akan jamin netralitas TNI dalam Pemilu 2024,” tegas Laksamana Yudo Margono.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
