Ketua komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi
Ketua komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi

DENPASAR, balipuspanews.com- Niat Pemprov Bali untuk menghidupkan sektor pertanian dan peternakan di Bali bak panggang jauh dari api. Bagaimana tidak. Anggaran untuk mengelola kedua sektor tersebut hanya dibawah 1 persen dari total APBD Bali. Minimnya anggaran tersebut disampaikan oleh ketua komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi, Selasa (21/1/2020).

Kresna Budi berharap, anggaran di sektor ini kedepannya bisa dinaikkan hingga 3 persen, dengan besaran anggaran tersebut pihaknya akan  gunakan dana tersebut untuk memfasilitasi para petani dan nelayan dengan memberi alat kerja atau alat tangkap untuk nelayan sehingga mampu meningkatkan hasilnya.

Disebut Kresna Budi, keberhasilan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam menjalankan roda pemerintahan dapat diukur dimana Pemprov mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Bali.

“ Waktunya Gubernur turun membawa bantuan, atau memeberikan permodalan kepada perusaha pemula, misalnya memberi permodalan 20 juta kepada 1000 mahasiswa yang baru tamat, berarti akan ada 1000 enterpreuner muda. Ini bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi di Bali,” imbuhnya.

Orang miskin, lanjut Kresna Budi bukan sengaja pengemis, petani misalnya, disaat penghasilan rendah atau gagal panen pasti segala kewajiban tidak bisa dibayar, sedangkan jika penghasilan meningkat segala kebutuhan dan kewajiban pasti dibayar. Dengan meningkatkan anggran untuk sektor perikanan dan pertanian, sehingga mampu meingkatkan produktifitas. Ini akan berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) akan naik.

Dirinya melihat fenomena di lapangan ikan yang di konsumsi di Bali misalnya, sebagian besar didatangkan dari luar Bali, seperti Madura, dan Jawa. Ini menandakan nelayan di Bali produktivitasnya rendah akibat alat tangkap yang digunakan masih minim dan manual.

“ Ikan kita di Bali berasal dari luar Bali, nelayan butuh bantuan seperti alat tangkap, karena disaat pancaroba nelayan akan tidak melaut memilih menjadi buruh,” bebernya.

Lebih jauh, politisi senior Partai Golkar asal Buleleng ini menilai untuk aset daerah yang tidak produktif bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta dibandingkan mangkrak lebih baik di sewakan agar menghasilkan, seperti yang terjadi pada pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Sangsit, Buleleng.(bud/tim/bpn)