Ketut Mastrem ketua komisi II DPRD Bangli
Ketut Mastrem ketua komisi II DPRD Bangli

BANGLI, balipuspanews.com- Rekomendasi DPRD Bangli kepada bupati Bangli agar menunda kenaikan tarif retribusi ke tempat rekreasi sesuai Perbub 37 tahun 2019 hingga kini belum mendapat jawaban dari bupati Bangli I Made Gianyar. Padahal, rekomendasi tersebut sudah disampaikan dua minggu setelah dewan Bangli melakukan dengar pendapat dengan pelaku pariwisata di Kota Dingin Bangli.

Lantas bagaimana sikap DPRD Bangli?
Ketua komisi II DPRD Bangli I Ketut Mastrem yang dikonfirmasi balipuspanews.com Rabu (18/3/2020) mengaku masih bersikap wait and see.

Menurut politikus moncong putih asal Katung, Kintamani itu, dewan telah melayangkan rekomendasi tanggal 4 Maret lalu setelah menerima aspirasi pelaku pariwisata Bangli.

“ Namun sampai hari ini, bupati belum ada keputusan terkait tindak lanjut dari tarif retribusi ini,” kata Mastrem.

Politisi senior PDIP yang dikenal vokal itu menegaskan, pihaknya belum menerima surat resmi apapun terkait rekomendasi yang telah diajukan ke bupati.

“ Dan, dari sekretariat kami pun juga belum ada yang menyampaikan terkait surat resmi untuk penundaan kenaikan tarif retribusi ini,” tegas Mastrem.

Seperti diketahui, pelaku pariwisata Bangli yang tergabung dalam PHRI, ASITA, OHRI ngelurug gedung DPRD Bangli 2 Maret lalu. Mereka menyampaikan kenaikan retribusi ke tempat rekreasi ditengah kasus corona yang mendunia kurang tepat. Pelaku pariwisata menilai tanpa kenaikan tarif saja, kunjungan wisatawan ke Bangli khususnya ke Kintamani mengalami penurunan yang signifikan.

Pelaku pariwisata yang dimotori ketua PHRI Bangli Dr. I Ketut Mardjana meminta agar kenaikan tarif retribusi ditunda. Selang dua hari setelah kedatangan pelaku pariwisata, DPRD Bangli akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada bupati agar menunda kenaikan tarif retribusi tersebut. ( riz/bas)