DPRD Buleleng Bicara Solusi Tepat Rancang Perda Pelayanan Kesehatan

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna saat ditemui usai rapat
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna saat ditemui usai rapat

BULELENG, balipuspanews.com– Sebagai upaya untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. DPRD Kabupaten Buleleng terus mencari solusi agar peraturan daerah (Perda) yang dirancang bisa berpihak atau tepat menyasar masyarakat yang benar – benar kurang mampu atau miskin.

Hal tersebut terungkap saat Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna ditemui usai memimpin rapat antara Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan Gabungan Komisi dengan agenda membahas perubahan KUA dan PPAS 2022 di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, Senin (5/9/2022).

Supriatna menyampaikan bahwa persoalan kesehatan belakangan ini menjadi beban bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Diakuinya memang jika selama ini Pemerintah sampai belum bisa menemukan solusi tepat untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan.

Baca Juga :  Tutup Gelaran Davest I, Sekda Adi Arnawa: Jadikan Media Promosi Pariwisata Berbasiskan Adat dan Budaya

Permasalahan itu yakni banyaknya masyarakat belum tercover dalam kepesertaan JKN-KIS bahkan ada juga yang terblokir akibat adanya perubahan regulasi.

“Memang dari sisi pemkab sudah dilakukan langkah-langkah dengan piutang diganti dengan belanja modal di rumah sakit tapi masih banyak masyarakat belum tercover KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional khususnya yang kurang mampu dan juga persoalan-persoalan terblokirnya kartu KIS yang masih saja jadi keluhan masyarakat,” jelasnya.

Menyikapi itu, DPRD bersama pemerintah daerah kedepan akan merancang sebuah regulasi yang jelas-jelas berpihak kepada masyarakat miskin.

Seperti apa yang didapat di daerah lain di Jawa Timur terdapat sebuah perda khusus mengatur berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin.

Baca Juga :  Pensiunan Guru SMP Ternama Ini Sebut JKN Sangat Bermanfaat

Maka dari itu, DPRD Buleleng tetap akan berusaha menyamakan presepsi dengan pemerintah daerah sehingga persoalan- persoalan terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terselesaikan, baik yang belum tercover JKN maupun yang kepesertaannya terblokir tentunya melalui mekanisme dan pengawasan yang ketat dari semua pihak.

“Kita akan terus dorong ke arah sana tapi selama ini karena masih belum ada titik temu maka kita akan terus bicarakan hal ini,” imbuhnya.

Penulis: Nyoman Darma
Editor: Oka Suryawan