Anggota DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Semarapura, balipuspanews.com – Retribusi tarif untuk angkutan hewan melalui Kapal Roro NJA di Pelabuhan Padangbai ke Sampalan, Nusa Penida, ditengarai adan ketimpangan dan kebocoran.

Hal itu ditegaskan oleh salah seorang anggota Komisi II DPRD Klungkung, I Wayan Buda Parwata, ketika dikonfimasi pada Senin (16/4).

Menurutnya, dari hasil observasinya di UPT Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida, dirinya menemukan adanya ketimpangan retribusi. Di mana selama ini hewan ternak seperti sapi, babi, dan sebagainya tidak pernah dikenakan retribusi tarif ketika diangkut menggunakan kapal Roro Nusa Jaya Abadi.

“Sesuai yang tercantum dalam Perda Klungkung No 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, sudah jelas jika hewan ternak juga dikenakan retribusi,” katanya di hadapan peserta raker Komisi II DPRD Klungkung dengan Dishub setempat.

Lebih lanjut Buda Parwata mengatakan, “Perda ini sudah dari tahun 2013, berarti selama itu kebocoran terjadi. Selama ini yang dihitung retribusi itu hanya mobilnya yang mengangkut ternak. Padahal, ternaknya per ekornya juga kena retribusi. Kan lumayan jika ini masuk ke kas daerah.”

Wayan Buda Parwata menyoroti hal ini, setelah melakukan observasi ke kantor UPT Penyebrangan Pelabuhan Nusa Penida beberapa waktu lalu. Ternyata selama ini Pemkab tidak pernah menarik retribusi untuk ternak, dan selama ini retribusi hanya dikenakan terhadap kendaraan pengangkut ternak. Padahal dalam Perda No 15 Tahun 2013, telah diatur jika hewan ternak juga dikenakan retribusi saat dikirim dari pelabuhan Nusa Penida ke Padang Bai memanfaatkan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi. Sapi misalnya, per ekornya seharusnya dikenakan retribusi Rp 5 ribu, kambing dan Babi dikenakan retribusi Rp2.500.

“Jadi pihak UPT Pelabuhan tidak berani memungut retribusi untuk ternak, karena tidak ada karcisnya. Padahal di Perda sudah jelas itu diatur. Nah ini tugas eksekutif kewenangan itu di mana, apakah di Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, atau Dispenda,” kata Buda Parwata.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Klungkung I Nyoman Sucitra bahkan mengaku baru mengetahui, jika di Perda diatur terkait retribusi untuk hewan ternak tersebut. Setelah mendengar masukan dewan, ia akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pendapatan terkait hal tersebut.

“Maaf, kami juga baru tahu terkait hal ini. Tapi kami akan segera tindak lanjuti,” kata Sucitra. (Roni)

Tinggalkan Komentar...