etua Komisi I DPRD Klungkung I Nengah Mudiana
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Semarapura, balipuspanews.com – Anggota DPRD Klungkung angkat bicara, terkait surat edaran Bawaslu Bali mengenai penundaan pencairan bantuan sosial (Bansos) atau hibah selama tahapan Pilkada serentak 2018 berlangsung, yakni pada Pilkada Klungkung 2018.

Ketua Komisi I DPRD Klungkung I Nengah Mudiana menyatakan, hibah atau Bansos merupakan hak masyarakat yang dimohonkan setiap tahun anggaran. Baik anggaran induk maupun anggaran perubahan, jadi tidak bisa ditunda-tunda seperti itu.

“Jangan juga karena Pilkada, Bansos/hibah harus diundur,” ujarnya pada Rabu (21/3).

Apabila diundur, kata Mudiana, akan terjadi kemunduran pemerintah kabupaten dalam memberikan haknya kepada masyarakat. Apalagi Bansos/hibah ini tidak ada relevansinya dengan penyaluran hak politik masyarakat.

“Klungkung selama ini sudah sangat kondusif, jangan memperkeruh suasana karena ada Pilkada,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kalau sampai terjadi Bansos/hibah ini diundur, maka pihaknya akan mengeluarkan sikap pada saat pembahasan anggaran, baik anggaran perubahan 2018 maupun anggaran induk 2019.

Sementara anggota Komisi II DPRD Klungkung Gde Artison Andarawata SAg menyatakan, untuk Klungkung pihaknya mencatat sudah menunda Bansos/hibah dari tahun 2015 dan baru di anggaran perubahan tahun 2017 bisa cair.

“Masak sekarang mau ditunda lagi gara-gara Pilkada. Saya rasa tidak masuk akal kalau mengaitkan pencairan Bansos/hibah dengan Pilkada,” kata Gde Artison.

Apabila Bansos/hibah ini setelah bulan Juni 2018 bisa diproses, maka menurut Gde Artison masyarakat yang dirugikan. Karena dalam proses pengajuan Bansos/hibah ini, masyarakat telah melakukan mekanisme pengajuan, yakni mencapai satu tahun anggaran.

“Saya malah menanyakan, kalau Bansos/hibah dianggap untuk kepentingan politik oleh jabatan politik, kenapa tidak sekalian Bawaslu mengusulkan untuk dihapus,” tanyanya seraya menyatakan Bansos/hibah yang akan cair sekarang ini adalah hasil proses pengajuan dari tahun lalu atau sebelum tahapan Pemilu berlangsung.

Atas masalah itu, Ketua DPC Demokrat Klungkung ini mengimbau Bawaslu Bali untuk memahami terlebih dahulu mekanisme pengajuan dan pencairan Bansos/hibah. Setelah dipahami, baru Bawaslu berstatement. Apalagi untuk Bansos/hibah, sudah ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat hukum yang mengawasi. (Roni)

Advertisement

Tinggalkan Komentar...