Sidang paripurna DPRD Jembrana
Sidang paripurna DPRD Jembrana

NEGARA,balipuspanews.com- Setelah diajukan oleh eksekutif, dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) langsung dibahas DPRD Jembrana. Kedua Ranperda itu dibahas pada sidang Paripurna Kamis(31/10).

Sidang Paripurna dengan agenda pendapat umum Fraksi itu dihadiri Bupati I Putu Artha dan Wabup I Made Kembang Hartawan dipimpin ketua DPRD Ni Made Sri Sutarmi. Dalam pembukaanya ketua DPRD I Made Sutarmi menyampaikan kedua Ranperda yang dibahas ini yakni ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dan Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedua Ranperda itu mendapat tanggapan dari fraksi-Fraksi di DPRD. Secaea umum legislative memberikan masukan, saran termasuk minta penjelasan kepada Eksekutif khususnya Bupati Jembrana.

Terkait Ranperda tentang APBD, Fraksi-fraksi di DPRD pada prinsipnya memberikan apresiasi kepada pihak Eksekutif. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Jembrana mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) secara berturut-turut.

Hal itu siungkapkan oleh ketua-fraksi dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, seperti halnya yang dungkapkan Fraksi Golongan Karya.

“Atas pemeriksaan BPK terhadap APBD Kabupaten Jembrana tahun 2018, pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Terhadap capaian dan prestasi ini tentu patut diapresiasi. Sebagai bentuk penghargaan itu pemerintah akan menerima tambahan anggaran berupa dana insentif sebesar Rp75 milyar. Namun demikian, apakah dana ini sudah masuk dan teranggarkan dalam RAPBD tahun anggaran 2020 “ujar juru bicara Fraksi Golkar I Made Sabda.

Sementara Ranperda tentang pembentukan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, juga diapresiasi oleh fraksi di DPRD, seperti halnya PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Persatuan termasuk Fraksi Demokrat Jaya.

”Ranperda yang diajukan Bupati, tentu kami sangat mengapresiasi atas pengajuan Ranperda itu. Pasalnya, pembentukan Ranperda itu sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik,” ungkap ketua F PDIP I Ketut Sudiasa.

Sementara itu Bupati I Putu Artha mengatakan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini, pengelolaan banrang milik daerah semakin berkembang dan kompleks sehingga hal ini sering menjadi permasalahan bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.

“Ini  sangat diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah, “jelasnya.

Bupati Artha berharap, Ranperda dapat di bahas bersama guna mewujudkan kesepakatan bersama untuk menetapkannya menjadi Perda. “Demi sempurnanya Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda perlu kiranya kami memberikan beberapa masukan atau saran perbaikan seperti, adanya kesalahan pengetikan dan penyajian pasal yang perlu disinkronisasikan,“ terangnya.(nm/bpn/tim)