Dua Tahun vakum, BMPS Gelar Muswil

Pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil) BMPS di Gedung Perdiknas, Senin (31/5/2021)
Pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil) BMPS di Gedung Perdiknas, Senin (31/5/2021)

DENPASAR, balipuspanews.com- Sempat vakum karena dua tahun ketua mengundurkan diri, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil) dalam rangka memilih kepengurusan periode 2021-2026 bertempat di Gedung Perdiknas, Senin (31/5/2021).

“Ketika Pak Chandra dari Yayasan Dwijendra, Chandra Jaya mundur, semenjak itu kami vakum, banyak anggota yang bingung, di mana sekretariatnya sekarang. Maka, kami dari Perdiknas mengajukan diri untuk memfasilitasi pelaksanaan Muswil ini,” ujar Dr. A.A Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda.

Pria yang kerap disapa Eddy Gorda selaku tuan rumah sekaligus Ketua Perdiknas Denpasar menjelaskan, agenda utama muswil yakni memilih struktur kepengurusan, sehingga Yayasan-yayasan penyelenggara pendidikan kembali terwadahi.

Eddy Gorda menambahkan bahwa pembentukan kepengurusan itu penting. Mengingat dengan dinahkodai pemimpin akan menentukan arah ke depan bai yayasan penyelenggara pendidikan swasta menjalankan program yang telah disusun.

Bahkan, dirinya sebagai junior siap mendukung program-program kerja BMPS setelah kepengurusan yang baru terbentuk.

Menurutnya, organisasi BMPS sangat penting sebagai wadah diskusi agar wacana yang dilontarkan tidak liar. BMPS juga siap menjadi mitra diskusi bagi eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan.

Sementara Sekertaris BMPS, Blasius Naya Manuk berharap kepada pemerintah agar tidak memandang sebelah mata terhadap yayasan-yayasan swasta yang mengelola pendidikan swasta di Bali.

Ia menambahkan perjuangan BMPS masih tetap sama, yakni meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi lembaga pendidikan swasta.

”Lembaga pendidikan swasta yang dinaungi oleh yayasan adalah bagian dari elemen masyarakat yang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.

Blasius berpendapat, daripada mendirikan sekolah baru, lebih baik pemerintah memberdayakan sekolah swasta yang sudah ada, misalnya meningkatkan jumlah bantuan materi hingga menambah guru PNS untuk sekolah swasta agar beban Yayasan berkurang. Sehingga biaya pendidikan di sekolah swasta bisa ditekan.

Ia tak menampik bahwa pemerintah memang memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah swasta, seperti dana BOS, namun jumlahnya masih sangat jauh dari harapan.

Blasius menyebut, pendidikan itu mahal, namun ia berharap bagi peserta didik yang bersekolah di sekilah swasta juga melahirkan kualitas yang bauk pula. Jangan hanya mementingkan pendudikan gratis kwalitas pendidikan tidak terpenuhi.

“Pemerintah mestinya jangan hanya karena permintaaan masyarakat mendirikan sekolah negeri baru. Padahal disekitar wilayah tersebut ada sekolah swasta sudah berdiri, mestinya harus diberdayakan oleh pemerintah, bukan membangun sekolah yang baru,” pungkasnya mengakhiri.

Pada muswil tersebut, Gede Ngurah Ambara Putra terpilih sebagai Ketua BMPS periode 2021-2026. Sedangkan Ketua Pengawas dipercayakan pada Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda.

Penulis : Budiarta
Editor : Oka Suryawan

Redaksi | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik | Privacy Policy | Copyright | About Us
Member of
Exit mobile version