Dugaan Selingkuh DPRD Bali, Made Urip : DPP Kumpulkan Fakta sebelum Memecat

DENPASAR, balipuspanews.com – Pengurus DPP PDI Perjuangan akan menggali fakta fakta terkait dengan usulan pemecatan dua kader PDI Perjuangan yang duduk sebagai anggota DPRD Bali yakni I Kadek Diana  dan Ni Kadek Dwi Yustiawatia atas dugaan selingkuh.

“Itu Khan baru indikasi indikasi, fakta mesti ditelaah dulu proses hukumnya harus jelas baru dilakukan tindakan,” kata Pengurus DPP. PDI Perjuangan asal Bali, I Made Urip ketika diminta keterangannya, Senin (16/3/2020).

BERITA TERKAIT:

Merasa Difitnah dan Nama Baik Dicemarkan, Dua Kader PDIP sesalkan Pencopotan Dirinya

 

Jadi, semua prosedural mesti dilaksanakan dalam mengumpulkan fakta mulai dari mengkonfirmasi yang bersangkutan atau mengumpulkan bukti lain.

“Saya baru baca di media, pada saat kejadian khan enggak ada di kamar,” ujar politisi asal Tabanan itu.

Tapi apapun tindakan yang diambil dari DPP PDI Perjuangan akan dikaji oleh DPP Bidang Kehormatan.

“Ya saya masih di Bali, saya rasa sudah nyampai usulan pemecatan di Jakarta, itu akan dikaji oleh badan Kehormatan,” jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan keputusan DPD PDI Perjuangan Bali sesuai pasal 11 Anggaran Rumah Tangga, penetapan sanksi berupa pembebas tugasan fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan.

Selain itu, sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP Partai.

Berdasarkan aturan internal tersebut, DPD PDIP Bali mengusulkan kepada DPP PDIP untuk memecat IKD dan KDY sebagai kader partai dan mengusulkan untuk di PAW dari kursi legislatif.

Selama menunggu proses pemecatan, kedua kader tersebut dilarang untuk mengikuti kegiatan Partai dan kegiatan di Lembaga DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak Hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020. Dan, Saudara IKD diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Pemberhentian IKD sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali tersebut merupakan Kewenangan langsung dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali selaku Pimpinan Partai di Daerah.

Sebagai pengantinya, DPD PDIP Bali menugaskan Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, S.T., untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak Hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020.

Rapat darurat itu dihadiri oleh jajaran DPD PDIP Provinsi Bali seperti Dewa Made Mahayadnya, selaku Sekretaris BSPN DPD PDIP Bali, Tjokorda Gede Agung, selaku Wakil Sekretaris DPD PDIP, dan I Made Supartha, sebagai Wakil Sekretaris DPD PDIP. (art/Bud/jro/bpn/tim).